Sejumlah elemen mahasiswa dari Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) mulai berdatangan ke Jalan Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada siang hari, Rabu (28/10). Pantauan menunjukkan bahwa mereka terhenti di depan Gedung UOB dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI, lokasi aksi yang direncanakan.
Mahasiswa yang hadir tidak mengenakan almamater masing-masing, melainkan hanya membawa bendera kampus. Di Bundaran HI, terdapat kerumunan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia. Mereka tiba di lokasi menggunakan angkot sekitar pukul 14.26 WIB, dengan beberapa dari mereka datang dari arah gedung Pullman.
Orasi dan Tuntutan di Bundaran HI
Setibanya di Bundaran HI, mereka langsung menuju area kolam dan mulai berorasi sambil mengelilingi lokasi tersebut. Para demonstran membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan. Kerumunan semakin bertambah hingga pukul 15.02 WIB, sementara ribuan anggota Polisi dan TNI terlihat berjaga untuk menghalau massa agar tidak semakin mendekat ke Bundaran HI.
Aksi di Bundaran HI membawa lima tuntutan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Lima tuntutan tersebut mencakup penetapan status bencana nasional, perwujudan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penghentian militerisasi ruang sipil.
Aksi Lain di Jakarta
Sementara itu, di kawasan Patung Kuda, massa dengan satu mobil komando tiba di depan Gedung Bank Syariah Indonesia (BSI). Pantauan menunjukkan bahwa sekitar pukul 13.10 WIB, terdapat satu mobil komando dengan sekitar 25 orang massa. Namun, pada pukul 14.40 WIB, mobil komando tersebut telah meninggalkan lokasi.
Di depan kompleks parlemen, belasan perempuan yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) membuka posko untuk meminta DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mereka juga menyediakan posko aduan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran terkait ijazah anggota DPR. Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk yang meminta pengendara untuk membunyikan klakson jika ingin Wapres Gibran dimakzulkan. Korlap aksi, Merry Samiri, menyatakan, "Dan insyaallah kami sudah dijanjikan di dalam."
Polda Metro Jaya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum dan ruang publik. Kepolisian menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan damai, sementara aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa ruang publik adalah tempat bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan aspirasi, bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. "Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati," ujar Budi dalam keterangan tertulis.
Budi juga menjelaskan bahwa menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab bersama karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
