Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Ia menekankan pentingnya transparansi ini, terutama karena telah ada beberapa organisasi lingkungan nonpemerintah yang mengungkapkan hasil investigasi mereka.
Alex menyatakan, "Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (16/10).
Desakan untuk Menghindari Fitnah
Data yang diungkap oleh organisasi lingkungan hidup tersebut menunjukkan bahwa negara tetangga juga berperan dalam masalah karhutla. Alex mendesak Prabowo untuk membuka data guna menghindari fitnah dan olokan dari negara jiran. Ia menambahkan, "Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan 'meme jerebu' terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya."
Beberapa perusahaan perkebunan dari Malaysia dan Singapura telah disebut dalam laporan investigasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini dikaitkan dengan konsesi lahan yang ditemukan memiliki titik api, meskipun mereka belum dinyatakan bersalah dalam memicu kebakaran tersebut. Laporan yang dirilis oleh Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura. Namun, laporan tersebut tidak secara langsung menuduh perusahaan-perusahaan itu sebagai penyebab kebakaran di Sumatra dan Kalimantan Barat.
Respons Singapura terhadap Karhutla
Sementara itu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengungkap hasil investigasi yang menunjukkan bahwa kebakaran di Indonesia berdampak pada negaranya. Fu menyatakan bahwa Badan Lingkungan Nasional (NEA) sedang memantau hotspot dan sebaran asap untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap kabut asap. "Untuk menetapkan perusahaan mana yang bertanggung jawab, diperlukan informasi dari berbagai sumber, dan tidak semua informasi tersebut berada dalam yurisdiksi Singapura," ujarnya saat konferensi pers pada Jumat (16/10).
Fu juga menambahkan, "Berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini, sebagian kabut asap yang terjadi di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia." RINEA, lanjutnya, akan mengirimkan pemberitahuan langkah pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas (THPA) kepada tujuh perusahaan tersebut dengan berbagai instruksi.
Selain itu, Fu mengaku telah menghubungi lembaga terkait di Indonesia untuk menawarkan bantuan dalam mengatasi karhutla, termasuk dukungan untuk penyemaian awan. "Hingga saat ini, saya belum menerima tanggapan dari dia. Namun, kami tetap siap memberikan bantuan yang dianggap sesuai oleh pihak Indonesia dan akan terus berkoordinasi dengan mereka terkait hal ini," tambahnya.
Korban dan Dampak Karhutla
Alex juga menyoroti tragedi yang terjadi akibat karhutla, di mana empat orang, termasuk petugas dan pekerja, tewas saat berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis (15/10). "Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini?" ungkapnya.
Ia mencatat bahwa terdapat 324 orang yang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan akibat karhutla, dengan mayoritas korban berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga meningkat, dengan 277.075 kasus terdata di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi yang terdampak hingga 12 Oktober 2026. Di mana, 62.400 kasus (22,5%) menimpa anak-anak usia 0-5 tahun.
Asap dari karhutla telah menyebabkan kualitas udara menjadi buruk, mengganggu penerbangan di beberapa daerah, serta menutup sekolah-sekolah di wilayah terdampak seperti Papua dan Timor Leste. Alex mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil tindakan sebelum semakin banyak korban berjatuhan akibat bencana karhutla. "Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," tegasnya.
