Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritik kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera selama tiga bulan terakhir. Johan menekankan bahwa Menhut memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan berjalan dengan baik, sehingga wajar jika masyarakat dan DPR meminta penjelasan mengenai penanganan karhutla.
"Menhut tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, wajar apabila publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan," ujar Johan saat dihubungi.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Johan juga mengakui bahwa masalah karhutla merupakan isu yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, termasuk peran kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta pemegang izin usaha. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan operasional yang jelas dan langkah-langkah yang terukur untuk menyelamatkan masyarakat.
"Saya berpandangan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan operasional yang jelas, langkah penyelamatan masyarakat yang terukur, dan pertanggungjawaban atas setiap kelemahan tata kelola yang ditemukan," tambahnya.
Johan juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi karhutla di Kalimantan dan Sumatera, di mana asap yang dihasilkan telah menimbulkan masalah kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga seberapa cepat pemerintah dapat melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat.
Panggilan untuk Tindakan Segera
Pemerintah perlu memastikan bahwa operasi pemadaman dilakukan secara terkoordinasi dengan satu komando lapangan yang jelas, melibatkan Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta semua unsur terkait. "Penanganan harus berbasis peta titik panas, kondisi gambut, potensi penjalaran api, serta risiko paparan asap bagi permukiman," ujarnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Sonny T Danaparamita dari Fraksi PDI Perjuangan, juga mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status dan tingkat bencana karhutla. Ia menegaskan bahwa karhutla telah berlangsung berbulan-bulan, menyebabkan korban, mengganggu kesehatan masyarakat, serta merusak lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi. Ia meminta kejelasan mengenai status bencana, apakah itu bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.
Dalam konteks ini, pemerintah mencatat bahwa terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang masih dalam proses pemadaman akibat karhutla. Keenam provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Desakan agar Raja Juli mundur juga mulai terdengar. Pada Senin (12/10), sejumlah pemuda menggelar aksi protes di depan hotel tempat Raja Juli menginap di Kalimantan Tengah. Salah satu perwakilan pemuda, Aris, meminta Raja Juli untuk mengundurkan diri jika tidak dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah karhutla.
Menanggapi desakan tersebut, Raja Juli menegaskan komitmennya untuk terus bekerja dalam menangani kebakaran dan kabut asap yang berdampak pada masyarakat. "Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh," ungkapnya.
Raja Juli juga menyatakan bahwa kritik dan saran dari masyarakat diterima sebagai masukan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran. "Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," tutupnya.
