Fakta Politik

Hasto Kristiyanto Resmi Menjadi Dosen Tetap di Universitas Bung Karno

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Bung Karno, Jakarta, dan akan mengajar mata kuliah geopolitik.

D
Dila Rakasiwi
12 June 2026
13 pembaca
Hasto Kristiyanto Resmi Menjadi Dosen Tetap di Universitas Bung Karno
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta beberapa waktu lalu. (Arsip PDIP)

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasto Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, mengumumkan bahwa dirinya kini resmi menjadi dosen tetap di Universitas Bung Karno (UBK) yang terletak di Jakarta. Pengumuman ini disampaikan Hasto setelah memberikan kuliah umum di kampus tersebut pada hari Kamis, 11 Juni.

Dalam kuliah umum yang bertajuk 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno', Hasto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai dosen tetap. "Jadi kuliah umum ini sebagai bagian dari prosesi dan juga tanggung jawab saya setelah ditetapkan sebagai dosen tetap di Universitas Bung Karno," ungkapnya.

Mata Kuliah yang Akan Diajarkan

Hasto menyatakan bahwa ia akan mengampu mata kuliah yang berfokus pada geopolitik. Ia berencana untuk mengajar di beberapa fakultas, termasuk fakultas politik dan ekonomi. Selain itu, Hasto juga akan memperkenalkan pemikiran dari Sukarno, tokoh proklamator Indonesia sekaligus Presiden Pertama RI, dalam materi ajarannya.

"Juga dalam manajemen tentang strategic leadership, karena doktor saya yang kedua di Universitas Indonesia itu juga tentang strategic leadership," tambahnya.

Relevansi Pemikiran Geopolitik Sukarno

Dalam pidatonya, Hasto juga menyoroti pentingnya kerangka berpikir geopolitik yang dikembangkan oleh Sukarno, yang dianggap relevan jika Presiden RI Prabowo Subianto ingin menjadikan Indonesia sebagai fasilitator perdamaian. Ia menjelaskan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno tidak bersifat acak, melainkan mengikuti siklus yang sistematis.

Menurut Hasto, siklus tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai dinamika geopolitik baik di tingkat kawasan maupun global dengan pendekatan yang terukur. "Kalau Presiden Prabowo berkehendak menjadikan Indonesia sebagai peace facilitator untuk masalah Timur Tengah, ini (Siklus Geopolitik Sukarno) bisa dipakai," ujarnya.

Artikel Terkait