Jakarta - Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Universitas ini dirancang tidak hanya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, tetapi juga untuk menyiapkan calon pemimpin yang mampu mengisi posisi strategis di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). URI juga bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pendidikan nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Prof Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026). "Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," ujar Donny di Istana Negara.
Integrasi Pendidikan untuk Masa Depan
Menurut Donny, URI tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sudah ada, melainkan untuk mengintegrasikan berbagai model pendidikan yang selama ini berjalan secara terpisah. Konsep ini menjadikan URI memiliki posisi yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Pemerintah berencana untuk membangun sepuluh kampus URI yang akan terhubung dengan lembaga-lembaga pendidikan strategis sebagai bagian dari upaya pengembangan SDM nasional. Inspirasi pendirian URI berasal dari Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, yang dikenal dalam menyiapkan calon pejabat tinggi negara dan pemimpin pemerintahan.
Fokus pada Pendidikan Holistik
Meskipun menggunakan nama "universitas", URI tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pemerintah ingin agar mahasiswa juga mendapatkan bekal dalam kepemimpinan, manajerial, kebangsaan, dan patriotisme. Jurusan yang akan dibuka diperkirakan mencakup bidang-bidang strategis, dengan penekanan pada pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), kedokteran, kesehatan, serta disiplin ilmu lain yang mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Donny menambahkan bahwa pengajar URI tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga akan melibatkan akademisi dari luar negeri serta dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh mahasiswa direncanakan akan menempuh pendidikan melalui skema beasiswa. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan rincian mengenai mekanisme seleksi mahasiswa, persyaratan penerimaan, kuota, atau skema beasiswa yang akan diterapkan. Daftar program studi dan kurikulum resmi juga masih dalam tahap penyusunan.
Di tengah antusiasme publik, muncul anggapan bahwa URI akan menjadi "induk" dari semua perguruan tinggi di Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto langsung menanggapi isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan URI tidak akan mengubah tata kelola pendidikan tinggi nasional. "Nggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," kata Brian di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (23/7/2026).
Brian juga memastikan bahwa pendirian URI tidak akan memengaruhi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maupun perguruan tinggi yang sudah ada. Penjelasan lebih rinci mengenai posisi dan peran URI akan disampaikan oleh jajaran pimpinan universitas tersebut. Di sisi lain, rencana pendirian Universitas Republik Indonesia juga menimbulkan sejumlah catatan dari DPR. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai berbagai aspek mendasar pembentukan URI. Ia menekankan pentingnya pemerintah menjelaskan urgensi pembentukan URI kepada masyarakat, serta memastikan kehadiran institusi baru tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan perguruan tinggi yang sudah ada.
"Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung," ungkap Hetifah dalam keterangan resminya, pada Jumat (24/7/2026).
Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia, seberapa besar urgensi pendirian URI? Apakah kampus baru ini mampu menjawab tantangan yang selama ini belum terpecahkan? Simak ulasan lebih lanjut dalam segmen Editorial Review.
Di sisi lain, detikSore akan membahas transformasi pelayanan Polisi Lalu Lintas yang mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Program ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan transparan, serta meningkatkan komunikasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas. Selain itu, detikSore juga akan mengulas pergerakan nilai tukar rupiah yang kembali berada di bawah tekanan, serta dampaknya terhadap investasi dan daya beli masyarakat.
Ikuti terus berita-berita terkini dalam program live streaming detikcom setiap Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB.
