Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan tidak terkait dengan langkah perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pernyataan ini disampaikan oleh Bambang sebagai tanggapan terhadap klaim Purbaya setelah serah terima jabatan dengan Suahasil Nazara, Menteri Keuangan yang baru.
“Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Pergantian kapan saja itu sebetulnya Menteri wakil Menteri siap diganti,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9).
Pergantian Pejabat yang Lumrah
Bambang juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya masalah internal yang mungkin menjadi latar belakang pencopotan Purbaya. “Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa tidak ada alasan khusus di balik pergantian Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk periode 2025-2026. Ia menyebut bahwa pergantian menteri adalah hal yang biasa dan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Oh enggak itu pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden kan ya,” tambahnya.
Perombakan Besar-besaran di Kemenkeu
Purbaya sebelumnya digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil, pada Senin (14/9). Purbaya mengungkapkan bahwa keputusan untuk merombak ratusan pejabat di Kementerian Keuangan beberapa hari sebelum pencopotannya mungkin menjadi salah satu faktor penyebab. Pada Kamis (10/9), saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur pegawai Kemenkeu, yang melibatkan sekitar 50 pegawai level Eselon II dan 350 pegawai level Eselon III.
Perombakan tersebut mencakup berbagai unit, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. “Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut),” ujar Purbaya setelah mengikuti acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/9).
Meski demikian, Purbaya menolak spekulasi yang menyebutkan bahwa pencopotannya disebabkan oleh konflik internal dengan stafnya di Kemenkeu. Ia menegaskan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup,” tegas Purbaya.
