Kadin Ungkap Pentingnya Kepastian Kebijakan untuk Pengusaha Indonesia

Survei yang dilakukan oleh Kadin Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat memainkan peran krusial dalam kelangsungan bisnis. Ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi dan penurunan nilai tukar rupiah menjadi tantangan signifikan bagi para pelaku usaha di tanah air. Perusahaan mikro mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, sedangkan perusahaan besar menghadapi hambatan dari birokrasi dan ketidakpastian hukum yang berlaku.

Pentingnya Kebijakan Pemerintah bagi Pelaku Usaha

Kepastian dalam kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan kondisi bisnis pada tahun 2026, menurut hasil survei Kadin Indonesia. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Institut Kadin Indonesia bersama APF Kanada di Jakarta pada hari Selasa (6/10/2026), Direktur Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa dampak kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah.

“Kami bertanya, apa yang membuat Anda percaya bahwa kondisi bisnis akan berkembang di bulan berikutnya, di kuartal ketiga tahun 2026, jawabannya kebanyakan dari mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah sentral menjadi hal yang paling penting,” ungkap Fakhrul.

Pada kuartal kedua tahun 2026, sekitar 16,4 persen responden dari kalangan pelaku bisnis melaporkan bahwa masalah pengembangan usaha masih terhambat oleh birokrasi, diikuti oleh pengaruh kebijakan dan program pemerintahan yang mencapai 14,8 persen, serta tantangan dalam permintaan pasar.

Tantangan yang Dihadapi oleh Perusahaan

Bagi perusahaan besar, kemajuan usaha sangat tergantung pada kolaborasi dan investasi dari luar negeri, dengan mempertimbangkan tren pasar global sebagai acuan. Fakhrul juga menambahkan bahwa 33,7 persen responden merasa bahwa ketidakpastian arah kebijakan ekonomi pemerintah berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi dalam dunia bisnis, diikuti oleh penurunan permintaan domestik dan perlunya stabilitas nilai rupiah untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen.

“Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen lainnya menilai dampaknya negatif,” jelas Fakhrul.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sulitnya akses keuangan. Untuk perusahaan mikro, hal ini menjadi masalah utama dengan persentase mencapai 23,9 persen. Sementara itu, bagi usaha kecil dan menengah, perkembangan pasar menjadi perhatian penting, terutama dalam menemukan peluang untuk memasuki pasar baru. “Masalah utama bagi perusahaan besar adalah ketidakpastian hukum dan birokrasi yang menghambat,” tambahnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis saat ini, survei memperkirakan bahwa dalam 6-12 bulan ke depan, akan ada peningkatan dalam masalah biaya operasional, tekanan terhadap margin keuntungan, serta kenaikan biaya bahan baku impor. Fakhrul menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya dukungan kebijakan yang dapat menjaga kepastian usaha serta memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha.