JAKARTA – Ekonom dan Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, memberikan tanggapan terkait fenomena downgrading yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ia mengungkapkan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kelas menengah, kini lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi.
Penurunan Daya Beli Kelas Menengah
Yusuf menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ekonomi mengalami pertumbuhan, tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat semakin terlihat. Hal ini dapat dilihat dari sepinya pusat perbelanjaan, penurunan omzet di pasar tradisional, serta kelas menengah yang memilih untuk menurunkan gaya hidup demi mengurangi pengeluaran. “Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya terjadi di kelas bawah, tetapi lebih banyak di kelas menengah. Hal ini terefleksikan dalam fenomena downgrading gaya hidup, di mana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Krisis Kelas Menengah dan Strategi Taktis
Yusuf menekankan bahwa kelas menengah yang kuat dan besar sangat penting untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Namun, dalam tujuh tahun terakhir, jumlah kelas menengah justru menurun, dari 60,8 juta orang (23 persen) pada 2018 menjadi 46,7 juta orang (16,6 persen) pada 2025. Sementara itu, populasi yang berada di kelas ekonomi rentan semakin mendominasi, meningkat dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Kelas menengah yang memiliki ketahanan ekonomi tinggi kini mengalami penurunan, yang mengakibatkan melemahnya konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. “Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekadar stimulus fiskal sesaat,” tambahnya.
Yusuf juga menjelaskan bahwa penurunan daya beli kelas menengah berkaitan dengan berkurangnya peran sektor formal, yang tidak hanya terlihat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi juga penurunan upah. Dengan terjadinya deindustrialisasi, kelas menengah mengalami keruntuhan. Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menambahkan bahwa fenomena downgrading muncul ketika rumah tangga beralih dari barang bermerek ke produk yang lebih terjangkau, mengurangi frekuensi belanja, atau memilih kemasan kecil untuk mengontrol pengeluaran.
Syafruddin menyatakan bahwa masalah utama bukan hanya harga barang, tetapi juga menyempitnya ruang belanja setelah kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, transportasi, dan cicilan terpenuhi. Inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 tercatat mencapai 3,28 persen (yoy), yang menunjukkan kenaikan harga yang berkelanjutan. “Kenaikan harga yang terus berlangsung menggerus kemampuan membeli apabila pendapatan tidak tumbuh sepadan. Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari bantuan sosial, tetapi belum memiliki tabungan yang kuat,” jelasnya.
Walaupun demikian, Syafruddin mencatat adanya perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih produk yang lebih efisien. Oleh karena itu, tidak semua perpindahan ke merek murah berarti pemiskinan. Masalah struktural muncul ketika pekerjaan produktif dan kenaikan upah riil tidak mampu mengimbangi biaya hidup. Jika kondisi ini berkepanjangan, penghematan yang awalnya bersifat sementara bisa berubah menjadi penyesuaian standar hidup. “Pada titik tersebut, downgrading menjadi sinyal kerentanan ekonomi rumah tangga,” tambahnya.
Syafruddin menegaskan bahwa bagi kelas menengah, downgrading adalah strategi taktis yang rasional untuk mempertahankan ketahanan keuangan. Memilih merek yang lebih murah, menunda pembelian barang tahan lama, atau beralih ke layanan yang lebih hemat dapat membantu mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan, cicilan, dan tabungan darurat. “Strategi ini juga menunjukkan konsumen semakin disiplin dalam menilai manfaat setiap rupiah. Namun, efektivitasnya tergantung pada jenis pengeluaran yang dipangkas,” tuturnya.
Ke depan, Syafruddin memprediksi bahwa prospek downgrading akan ditentukan oleh selisih pertumbuhan pendapatan riil dan kenaikan biaya hidup. Jika upah riil stagnan, pekerjaan formal terbatas, dan cicilan tetap berat, konsumen cenderung mempertahankan pilihan produk yang lebih murah meskipun inflasi melandai. “Risiko penurunan kelas (middle class menjadi aspiring middle class) patut diperhatikan,” tegasnya.
Dalam skenario pemulihan pendapatan dan peningkatan produktivitas, konsumen dapat kembali meningkatkan kualitas belanja tanpa mengabaikan efisiensi. Namun, jika tekanan berkepanjangan terjadi, hal ini bisa menurunkan tabungan, investasi pendidikan, dan mobilitas sosial. Syafruddin menekankan pentingnya pemerintah untuk memantau perpindahan kelompok pengeluaran secara berkala, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan menurunkan biaya layanan dasar. Masa depan kelas menengah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi untuk menciptakan pendapatan yang lebih cepat daripada tekanan pengeluaran. Dengan adanya fenomena downgrading saat ini dan potensi penurunan daya beli masyarakat, pemerintah perlu melakukan pengujian terhadap perubahan volume pembelian, upah riil, pengeluaran per kapita, tabungan, serta beban cicilan menurut kelompok pendapatan. “Respons kebijakan harus menyasar sumber tekanan: menjaga pasokan pangan dan biaya transportasi, memperkuat persaingan usaha, serta memperluas pekerjaan formal berproduktivitas tinggi. Bantuan yang tepat sasaran diperlukan bagi rumah tangga rentan, tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Ukuran keberhasilan bukan hanya ramainya transaksi, tetapi juga pulihnya kemampuan membeli kebutuhan berkualitas sekaligus membangun tabungan,” pungkasnya.
