Jakarta - Serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 10 Oktober 2026, mengakibatkan sejumlah korban luka. Ini merupakan serangan ketiga yang terjadi sejak awal bulan Oktober 2026. Untuk memahami konflik ini, penting untuk membedakan antara kelompok Houthi, pemerintah Yaman, dan Arab Saudi.
Kelompok Houthi adalah organisasi bersenjata yang muncul di daerah pegunungan Saada di utara Yaman pada tahun 1990-an. Menurut Al Jazeera, meskipun pemberontakan sudah dimulai sejak awal 2000-an, perlawanan terhadap pemerintah Yaman baru dimulai pada tahun 2014, yang menandai awal perang saudara di negara tersebut.
Pada Januari 2015, Houthi berhasil merebut istana presiden di Sanaa, memaksa Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi untuk melarikan diri ke kota pelabuhan Aden di selatan. Presiden Hadi kemudian melanjutkan pemerintahannya dalam pengasingan di Arab Saudi hingga pengunduran dirinya pada tahun 2022.
Awal Ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi
Kelompok Houthi kini menguasai sebagian besar wilayah barat laut Yaman serta beberapa daerah dekat perbatasan Arab Saudi. Sejak bulan September 2026, Houthi semakin memperkuat kendali mereka atas pantai Laut Merah yang strategis di Yaman. Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik ini dimulai pada Maret 2015, ketika mereka memimpin koalisi militer untuk melawan Houthi dengan tujuan mengembalikan pemerintahan Presiden Hadi.
Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan untuk mendukung pemerintah Yaman. Selama bertahun-tahun, Houthi terus melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi. Pada tahun 2022, mediasi dilakukan antara Houthi dan Arab Saudi untuk mencapai gencatan senjata.
Konflik ini telah menyebabkan hampir setengah dari populasi Yaman, sekitar 22 juta orang, sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, menjadikan Yaman sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sistem kesehatan dan infrastruktur air yang rusak akibat perang semakin memperburuk keadaan, dengan jutaan warga terpapar penyakit kolera.
Setelah Presiden Hadi mundur pada tahun 2022, dibentuklah Dewan Pimpinan Presiden (Presidential Leadership Council/PLC) yang terdiri dari delapan anggota yang mewakili pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. PLC bertujuan untuk mengelola urusan politik, keamanan, dan militer negara, serta mengarahkan negosiasi menuju gencatan senjata permanen. Dewan ini dipimpin oleh Rashad al-Alimi, mantan menteri dalam negeri.
Tujuan dan Harapan Houthi
Sampai saat ini, perang saudara di Yaman masih berlanjut, dengan ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi meningkat kembali sejak Juli 2026 setelah kesepakatan gencatan senjata runtuh. Pada awal September, pasukan bersenjata Yaman yang didukung Arab Saudi terlibat pertempuran dengan Houthi di beberapa wilayah, termasuk Marib dan Taiz. Houthi berhasil merebut kota Mocha yang penting, memperluas kendali mereka atas Selat Bab al-Mandeb.
Sebagai kelompok perlawanan, Houthi menginginkan kekuasaan yang lebih besar di Yaman. Dengan jumlah anggota mencapai 350.000 pada tahun 2025, Houthi menguasai antara seperempat hingga sepertiga wilayah Yaman. Mereka juga berupaya mengakhiri blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi untuk menguasai seluruh Yaman, termasuk akses ke sumber daya minyak dan gas.
Kelompok Houthi kini melarang pelayaran kapal-kapal Arab Saudi di Laut Merah, yang telah menjadi alternatif Selat Hormuz. Pada pertengahan September 2026, pipa minyak Timur-Barat diserang oleh drone, mengganggu ekspor minyak Arab Saudi dan menyebabkan harga minyak global melonjak di atas USD 100 per barel. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan Arab Saudi mendesak Presiden Trump untuk menyerang Houthi setelah serangan tersebut, namun Trump tidak melakukannya karena Houthi telah setuju untuk tidak menyerang aset-aset milik Amerika Serikat.
