Jakarta - Pemerintah Australia akan memberlakukan larangan bagi mahasiswa internasional untuk membawa keluarga mereka ke negara tersebut. Pengumuman resmi mengenai kebijakan ini akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, pada Kamis (17/9/2026) sebagai bagian dari perubahan besar dalam sistem imigrasi Australia.
Menurut laporan, pada tahun anggaran sebelumnya, Australia telah menerbitkan 337.427 visa pelajar, dengan 45.991 di antaranya merupakan pemohon sekunder yang termasuk dalam kategori tanggungan atau anggota keluarga. Meskipun tidak diizinkan membawa keluarga, mahasiswa internasional masih dapat mengajukan permohonan visa pelajar untuk melanjutkan studi di Australia, dan jumlah mahasiswa internasional di negara tersebut diperkirakan tidak akan mengalami penurunan.
Upaya Mengurangi Migrasi
Secara keseluruhan, Burke akan menjelaskan berbagai perubahan yang bertujuan untuk mencapai target pengurangan migrasi bersih dari 300.000 menjadi 225.000 pada tahun 2028. Sebelumnya, pemerintah Australia telah merencanakan untuk menurunkan angka migrasi dengan memangkas jumlah visa sementara, yang saat ini telah mencapai 3 juta visa temporer. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik 'visa hopping', yaitu praktik berpindah-pindah jenis visa untuk tetap tinggal di Australia.
Selain itu, pemangkasan visa sementara juga bertujuan untuk memastikan bahwa para migran benar-benar meninggalkan Australia setelah masa berlaku visa mereka habis, serta membatasi kemampuan mereka untuk mengklaim perlindungan.
Nasib Pekerja Migran Terampil
Belum ada kepastian apakah larangan membawa keluarga ini juga akan diterapkan pada tenaga kerja migran terampil. Saat ini, Burke diketahui telah memperlambat proses pengajuan visa untuk tenaga kerja migran terampil dan visa untuk anggota keluarga mereka yang ingin dibawa ke Australia. Selain itu, pemrosesan visa untuk pekerja libur (work holiday visa atau WHV) juga telah diperlambat, dengan prioritas diberikan kepada visa tenaga kerja terampil.
Pemerintah Australia juga sedang mempertimbangkan untuk mencabut hak kerja bagi migran sementara yang permohonan perlindungannya telah ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun permohonan perlindungan ditolak, pemohon masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Peninjauan Administratif (ART) dan Pengadilan Federal, yang dapat memakan waktu hingga 8 tahun. Selama proses tersebut, mereka masih dapat memiliki visa sementara untuk bekerja, yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh individu yang mencoba memanipulasi sistem, termasuk pemegang visa pelajar atau visa kunjungan.
Berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri Australia per Juli 2026, terdapat 110.898 orang yang belum mendapatkan visa perlindungan dan belum dideportasi. Mereka terdiri dari pemegang visa sementara serta mereka yang mengajukan peninjauan yudisial atau administratif, menurut laporan dari The Guardian.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Australia, Andrew McKellar, mengingatkan bahwa sektor bisnis di Australia masih memerlukan tenaga kerja terampil dari luar negeri. "Kita tidak memiliki masalah migrasi di Australia; kita memiliki krisis perumahan dan kekurangan tenaga kerja terampil. Itulah masalah yang perlu kita atasi. Pendekatan jangka pendek yang merusak perekonomian tidak akan menyelesaikannya," ujarnya.
