Baku - Pemerintah Azerbaijan telah merevisi peraturan mengenai seragam sekolah yang secara tidak langsung melarang pemakaian hijab di institusi pendidikan. Amandemen ini disetujui bulan lalu dan meskipun tidak menyebutkan larangan hijab secara eksplisit, aturan baru ini menganggap penggunaan pakaian tertentu di sekolah bertentangan dengan 'prinsip sekularisme'.
Kantor berita Azerbaijan, Azerbaijani Press Agency (APA), menjelaskan bahwa perubahan pada aturan seragam ini ditujukan untuk memastikan bahwa standar berpakaian di sekolah mencerminkan 'prinsip sekuler' negara. Meskipun 96% penduduk Azerbaijan adalah Muslim, konstitusi negara tersebut menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler yang juga menjamin kebebasan beragama.
Aturan Baru dan Dampaknya
APA menambahkan bahwa pakaian yang mencerminkan 'sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan' diperbolehkan dalam acara tertentu, asalkan mendapat izin dari Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para guru mencerminkan 'standar profesional' dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap 'reputasi publik sekolah'.
Protes dan Tanggapan Masyarakat
Keputusan ini memicu gelombang protes setelah beberapa sekolah mulai melarang siswa dan guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar-mengajar. Salah satu guru, Zahra Hasanova, mengungkapkan bahwa ia tidak diperbolehkan lagi mengenakan hijab di sekolah. "Sejujurnya, saya merasa agak emosional. Saya merasa terluka. (Hijab) adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari nanti saya ingin melepasnya, itu pun seharusnya menjadi pilihan saya sendiri," ujarnya.
Kebijakan ini juga telah memicu aksi protes dan kampanye di media sosial di Azerbaijan. Video yang beredar menunjukkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis ketika dilarang masuk ke sekolah. Beberapa siswa di setidaknya dua sekolah melakukan boikot kelas sebagai bentuk protes terhadap pembatasan ini, yang berujung pada penangkapan 37 orang selama demonstrasi.
Kampanye di media sosial Azerbaijan juga menjangkau Turki, di mana banyak pihak melihat kesamaan antara situasi di Azerbaijan dengan peristiwa 'kudeta pascamodern' di Turki pada tahun 1997, di mana perempuan yang mengenakan jilbab dilarang mengikuti perkuliahan dan dipecat dari pekerjaan mereka. Para pengunjuk rasa berkumpul di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan ini yang berdampak pada perempuan Muslim.
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, memberikan kritik terselubung terhadap Turki, yang merupakan sekutu dekat Azerbaijan, terkait aksi protes tersebut. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan agar pihak lain tidak 'mencampuri gaya hidup kami' tanpa menyebut Turki secara langsung.
