Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI mengajukan dorongan untuk melakukan evaluasi nasional terhadap penanganan konflik yang terjadi di Papua, yang belakangan ini semakin meningkat. Wakil Ketua Pansus Papua DPD, Filep Wamafma, menyatakan bahwa pemerintah perlu segera merumuskan peta jalan agar penanganan konflik di Papua dapat dilakukan dengan lebih terukur dan komprehensif.
"Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan," ungkap Filep dalam keterangannya pada Kamis (17/9).
Audiensi Pansus DPD di Mimika
Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi Pansus DPD yang berlangsung di kantor Bupati Mimika, di mana juga hadir perwakilan dari TNI, Komnas HAM, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, Pansus mendalami berbagai isu, termasuk kondisi pengungsi, korban kekerasan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Data Kekerasan di Papua
Filep merujuk pada data dari Komnas HAM yang menunjukkan bahwa selama semester pertama tahun 2026, terdapat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, yang mengakibatkan 59 orang meninggal dan 50 orang terluka. Dari total korban meninggal, 43 di antaranya adalah warga sipil, sementara delapan lainnya adalah anggota TNI/Polri dan delapan merupakan anggota kelompok sipil bersenjata.
"Di balik setiap angka terdapat manusia, keluarga, anak-anak, kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, kesehatan dan sumber penghidupan," jelas Filep. Ia menekankan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik bersenjata di Papua.
Filep juga mendorong pemerintah untuk membentuk tim investigasi guna menyelidiki sejumlah kasus kekerasan yang terjadi baru-baru ini. "Presiden harus segera ambil keputusan yaitu dengan membentuk tim investigasi, atau tim rekonsiliasi atau tim dialog untuk memastikan Papua aman dan damai," tegasnya.
Hasil temuan Pansus Papua DPD akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Menurut Filep, ukuran keberhasilan penanganan konflik di Papua tidak hanya diukur dari apakah konflik berhenti, tetapi juga dari apakah masyarakat dapat kembali ke kampung dengan aman, anak-anak dapat kembali bersekolah, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.
"Jangan sampai masyarakat dipulangkan, tetapi sekolah belum berfungsi, fasilitas kesehatan belum tersedia, rumah belum dibangun dan kondisi keamanan belum memberikan rasa aman," pungkasnya.
