JAKARTA — Proses pengesahan Undang-Undang (UU) mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi perhatian karena dilakukan dengan sangat cepat. Pembahasan UU ini hanya berlangsung selama sekitar 18 hari, dimulai pada 2 Juli 2026, dan belum genap sebulan setelah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026 pada 23 Juni 2026.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII seharusnya diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Namun, ia mengakui ada keistimewaan yang menyebabkan pembahasan UU PFII dipercepat.
Percepatan Pembahasan untuk Menangkap Peluang Global
“Sebetulnya mau dimuat semua dalam UU P2SK, cuma ini kan agak besar (pembahasan UU P2SK secara keseluruhan), sehingga kita membutuhkan waktu. Tetapi memang ini menjadi program yang kita agak dahulukan karena memang semangatnya adalah dengan kondisi global yang tidak menentu, besar sekali peluang perpindahan uang yang lagi harus kita rebut,” ungkap Hekal kepada wartawan setelah rapat paripurna pengesahan UU PFII di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Lebih lanjut, Hekal menekankan bahwa PFII diharapkan dapat menarik dana global untuk mengalir ke Indonesia. Saat ini, pemerintah fokus pada upaya menarik investasi dari luar negeri.
Bali sebagai Lokasi Strategis PFII
Hekal juga menjelaskan mengapa Bali dipilih sebagai salah satu lokasi utama untuk PFII. Ia menyebutkan bahwa banyak warga negara asing yang tinggal di Bali, namun dana yang mereka miliki belum sepenuhnya masuk ke Indonesia. “Harapannya adalah mereka di sini, uangnya ikut, peluang investasinya pas ada di depan. Jadi mereka keluar-masuk enggak terlalu sulit,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa aturan pajak dan regulasi lainnya di luar wilayah PFII akan tetap sama, sehingga diharapkan dapat menambah likuiditas, terutama dalam bentuk valuta asing. “Ini akan memperkuat juga posisi rupiah, nanti juga likuiditas menjadi sangat banyak untuk kita menjalankan program-program pertumbuhan yang kita harapkan,” lanjutnya.
