Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia secara tegas menolak rencana penerapan sistem pelabelan Nutri-Level dalam produk pangan. Penolakan ini didasarkan pada penilaian bahwa sistem tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen dan pelaku usaha.
Rencana penerapan sistem pelabelan Nutri-Level ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi yang baik dalam konsumsi sehari-hari. Namun, FAKTA Indonesia menganggap langkah tersebut kurang mempertimbangkan aspek praktis dan sosial. “Kami khawatir sistem ini akan membingungkan konsumen dan mengurangi pilihan mereka,” demikian pernyataan dari salah satu pengurus FAKTA.
Sistem pelabelan Nutri-Level bertujuan memberikan informasi jelas tentang kandungan gizi dalam produk makanan, dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam membuat pilihan yang lebih sehat. Namun, menurut penjelasan FAKTA, pelabelan yang terlalu kompleks justru dapat menyebabkan kebingungan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang berpengetahuan tentang gizi.
Pihak FAKTA menambahkan, “Kami percaya bahwa edukasi masyarakat tentang nutrisi harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, bukan dengan cara memaksakan sistem yang dapat membatasi pilihan.” Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih pendekatan yang mendorong pemahaman konsumen secara keseluruhan, alih-alih hanya mengandalkan label pada kemasan produk.
Dalam pernyataannya, FAKTA juga mengingatkan perlunya melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku industri makanan dan minuman, dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ini. Mereka percaya, kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak.
FAKTA Indonesia berencana untuk mengadakan serangkaian diskusi dan seminar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman nutrisi yang baik, sekaligus mengadvokasi agar kebijakan pelabelan makanan yang akan diterapkan lebih mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
Dengan latar belakang ini, penolakan FAKTA terhadap sistem pelabelan Nutri-Level tidak hanya sekadar resistensi terhadap perubahan, tetapi merupakan panggilan untuk dialog yang lebih konstruktif dalam pembentukan kebijakan publik. Ke depan, mereka berharap agar semua pihak dapat bersinergi demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.
Melihat situasi ini, banyak pihak menantikan bagaimana pemerintah akan menanggapi penolakan ini serta apakah akan ada evaluasi terhadap sistem pelabelan yang direncanakan.
