Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa selama ini filosofi ekonomi yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sambutannya pada acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 yang berlangsung di JIExpo, Jakarta, pada Kamis (22/10), Prabowo menekankan pentingnya untuk berani melakukan evaluasi dan kembali ke jalur yang benar.
“Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Saya katakan kita harus berani, sekarang saatnya kita berani katakanlah apa adanya,” ujar Prabowo.
Kekayaan Alam dan Ketidakadilan
Prabowo juga menyoroti masalah ketidakadilan dalam penguasaan kekayaan alam Indonesia yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ia mengingatkan bahwa kalangan elite di tanah air kurang waspada terhadap kebocoran kekayaan yang terjadi. “Sekarang ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas,” jelasnya.
Ia berkomitmen untuk membawa Indonesia kembali ke Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945, serta memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, percaya bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Prabowo menekankan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi agar Indonesia dapat menjadi negara yang kuat.
Tantangan dan Tanggung Jawab Perusahaan
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju, bahkan sejak proklamasi kemerdekaan. Ia tidak menyebutkan secara spesifik pihak-pihak tersebut, namun menegaskan bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara.
Contoh yang diberikan Prabowo adalah terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ada negara yang mengolok-olok Indonesia terkait masalah tersebut, sementara perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia turut bertanggung jawab. “Kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus tanggung jawab, dikasih konsesi, sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga sampai empat kali melanggar, ada yang belasan kali, 19 kali melanggar,” tuturnya.
Walaupun demikian, Prabowo belum mengungkapkan rincian mengenai negara atau perusahaan yang dimaksud, namun ia berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut di waktu yang akan datang.
