PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa stok pupuk nasional mencapai 1,81 juta ton, yang dapat digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan mereka selama musim tanam yang berlangsung dari Oktober hingga Maret. Dari total tersebut, sebanyak 1,39 juta ton merupakan pupuk bersubsidi yang dipastikan berada di atas batas aman, sementara 420 ribu ton sisanya adalah pupuk nonsubsidi yang tersedia di kios-kios resmi di seluruh Indonesia.
“Rata-rata penebusan pupuk bersubsidi sekitar 30 ribu ton per hari, jadi stok pupuk bersubsidi yang kami siapkan saat ini dapat memenuhi kebutuhan petani terdaftar hingga 46 hari ke depan. Tentunya secara paralel, kami terus melakukan building stock agar pasokan tetap terjaga sepanjang musim tanam Oktober hingga Maret,” ujar VP Perencanaan Penjualan Ritel Pupuk Indonesia, Saeful Huda Rijaludin dalam sebuah webinar.
Detail Stok Pupuk Bersubsidi
Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, komposisi stok pupuk bersubsidi nasional meliputi 838.825 ton Urea, 460.299 ton NPK, dan 18.733 ton NPK Khusus Kakao. Selain itu, terdapat 57.845 ton pupuk organik, 11.105 ton SP-36, dan 3.783 ton ZA. Untuk pupuk nonsubsidi, tersedia 358.973 ton Urea, 22.912 ton NPK, dan 37.669 ton ZA. Para petani yang tidak terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) diharapkan dapat memanfaatkan stok pupuk nonsubsidi ini.
Optimalisasi Distribusi dan Pengawasan
“Kami dari Pupuk Indonesia berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga pasokan atau stok pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, agar pupuk tersedia dengan baik di PPTS dan bisa ditebus oleh petani sesuai regulasi,” tegasnya. Untuk memperkuat pengawasan, Pupuk Indonesia mengoperasikan Command Center yang memungkinkan pemantauan distribusi pupuk secara digital dan real-time, serta memasang CCTV di seluruh gudang untuk memantau kondisi stok secara langsung.
Huda menambahkan bahwa hingga 9 Oktober 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional telah mencapai 7,1 juta ton atau 72,11 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi penginputan data e-RDKK untuk tahun 2027, yang dibuka hingga 25 Oktober 2026, sebagai langkah penting untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat dialokasikan kepada petani yang berhak.
“Melalui kesiapan stok, penguatan jaringan distribusi, dan pengawasan berbasis digital, Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah secara optimal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan petani selama musim tanam Oktober 2026–Maret 2027 sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Kementerian Pertanian, Yustiana Retno Widjawati, mengungkapkan bahwa sisa alokasi pupuk bersubsidi yang masih dapat ditebus petani saat ini mencapai 2.769.963 ton. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan alokasi tersebut, pemerintah telah melakukan realokasi dengan mempertimbangkan tingkat penebusan pupuk di masing-masing provinsi.
“Alokasi pupuk bersubsidi dari provinsi dengan tingkat penebusan yang masih rendah dialihkan ke provinsi yang penebusannya sudah tinggi. Langkah ini dilakukan agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan petani,” ujarnya.
