Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya sinergi yang terjalin antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai isu likuiditas. Ia mengungkapkan bahwa pertukaran posisi antara pejabat Kementerian Keuangan dan BI merupakan langkah serius untuk memperkuat kolaborasi antara kedua lembaga tersebut.
Pejabat Kementerian Keuangan yang berpindah ke BI adalah Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di sisi lain, Juda Agung, yang sebelumnya merupakan Anggota Dewan Gubernur BI, kini menjabat di Kementerian Keuangan. Pertukaran jabatan ini telah berlangsung sejak Februari 2026.
Isu Likuiditas yang Muncul
Permasalahan likuiditas sering kali menjadi topik hangat. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, 15 Juli 2026, Purbaya menyatakan bahwa indikator yang digunakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait likuiditas perbankan ternyata keliru. Selama ini, data M0 atau base money yang dirilis oleh BI setiap bulan dijadikan acuan untuk menggambarkan kondisi likuiditas.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa likuiditas perbankan saat ini berada dalam kondisi yang baik untuk mendukung target intermediasi. Hal ini terlihat dari Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), yang menunjukkan suku bunga antarbank yang sempat mencapai 6,62 persen pada 18 Juni 2026 dan menurun menjadi 6,17 persen pada 16 Juli 2026.
Koordinasi yang Ditingkatkan
Purbaya menyatakan, "Kami dengan Bank Sentral berkoordinasi dengan amat erat. Kalau saya ngomong beberapa minggu yang lalu, Bu Destry ngomong kemarin. (Apakah) sudah membaik? Ya, sudah membaik kalau sekarang sih," dalam konferensi pers APBN Kita Juli 2026 di Kompleks Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa komunikasi terus dibangun untuk memperkuat hubungan dengan Bank Sentral.
Ia juga menyoroti langkah-langkah yang telah diambil untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga. "Kami komunikasi terus dengan Bank Sentral, jadi sinergi amat bagus. Bahkan saya impor deputi gubernur Bank Sentral menjadi wamen saya, saya ekspor wamen saya menjadi deputi gubernur BI, untuk mempererat koordinasi antara kami dengan Bank Sentral," ujarnya sambil tersenyum kepada Juda yang berada di sampingnya.
Purbaya menambahkan bahwa BI telah melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk dalam penempatan likuiditas di perbankan yang merupakan terobosan penting. "Saya pikir Bank Sentral sudah melakukan pekerjaannya dengan baik karena kredit tumbuh 11,5 persen. Itu indikasi bahwa kebijakan dimonitor dan diarahkan dengan baik," tegasnya.
Dalam rapat kerja sebelumnya, Purbaya juga mengungkapkan adanya kesalahan data terkait likuiditas. Ia menjelaskan bahwa kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari BI ke perbankan yang dimulai sejak September 2025 bertujuan untuk mendorong likuiditas dan berdampak positif pada perekonomian. Namun, ia mengakui bahwa data yang digunakan untuk mengukur likuiditas di pasar keuangan tidak akurat.
Purbaya menyatakan, "Tanya ke LPS, BI, (Kementerian) Keuangan, semua bilang (likuiditas) ample, tetapi data mereka salah semua. Jadi, ada kesalahan data atau indikator yang kami pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK memperbaiki itu, tetapi rupanya belum dapat." Ia menegaskan bahwa selama ini indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi likuiditas adalah data M0 yang dirilis oleh BI setiap bulan.
Ia menambahkan bahwa meskipun indikator Bank Sentral menunjukkan likuiditas yang cukup, kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. "Walaupun di indikator Bank Sentral ample, kenyataannya nggak ada. Karena waktu bank-bank komplain itu, saya tanya ke mereka gimana, uangnya memang enggak ada, katanya. Lho indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang kita pakai selama ini enggak akurat," ujarnya.
