Jakarta - Kim Yo Jong, adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menunjukkan kemarahan terhadap ASEAN. Ia marah karena organisasi negara-negara Asia Tenggara itu berusaha mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir. Menurut laporan AFP pada Senin (27/7), Kim bahkan menyebut ASEAN sebagai bodoh dan konyol. Kemarahan ini muncul setelah ASEAN menyatakan "keprihatinan mendalam" mengenai pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Pyongyang dalam forum regional tahunan pekan lalu.
Dalam kesempatan itu, ASEAN juga menekankan pentingnya dialog untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir. Di sisi lain, Korea Utara telah lama menegaskan haknya untuk memiliki senjata nuklir dan program rudal balistik, meskipun hal tersebut dilarang oleh sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Negara tersebut bahkan telah mengukuhkan status nuklirnya dalam konstitusi pada tahun 2023.
Respon Kim Yo Jong Terhadap ASEAN
Menanggapi langkah yang diambil oleh ASEAN, Kim Yo Jong mengungkapkan ketidakpuasannya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Korea Utara, KCNA. Ia menyatakan "ketidakpuasan yang besar dengan sikap permusuhan forum yang terang-terangan mengikuti gembar-gembor AS tentang 'denuklirisasi' dan mengabaikan konstitusi Korea Utara." Ia menilai bahwa hal ini adalah "kegagalan dalam pemikiran strategis dan logika serta manifestasi dari mimpi liar yang bodoh dan konyol untuk tetap berpegang pada 'denuklirisasi semenanjung Korea' yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," seperti yang dilaporkan oleh AFP.
Peringatan Kim Terhadap ASEAN
Kim Yo Jong juga memperingatkan ASEAN agar waspada terhadap "penyalahgunaan sebagai juru bicara bayaran untuk AS." Sebelumnya, pada bulan Juni, Kim, yang merupakan tokoh kunci dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara, menyatakan bahwa program senjata nuklir negara tersebut adalah "garis tanpa mundur." Pyongyang telah berulang kali menegaskan posisinya sebagai negara nuklir yang "tidak dapat diubah" setelah pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2019 yang gagal karena perbedaan pandangan mengenai denuklirisasi dan pencabutan sanksi.
