Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mencapai kesepakatan untuk membawa RUU Pengaturan Reforma Agraria ke sidang paripurna agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah pada hari Senin, 21 September.
Persetujuan RUU oleh Fraksi-fraksi DPR
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan dari peserta rapat untuk melanjutkan proses pembahasan RUU terkait reforma agraria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan tersebut disambut positif oleh seluruh peserta rapat yang mewakili berbagai fraksi di DPR.
Delapan fraksi DPR, termasuk PDIP yang merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintahan, sepakat untuk menyetujui RUU tersebut.
Isi RUU Reforma Agraria
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria, Muhammad Iman Sukri, menjelaskan bahwa RUU ini mencakup 14 poin penting. Beberapa poin yang diatur dalam RUU ini meliputi lembaga pengawas reforma agraria, penyelesaian konflik, penataan, pendanaan, serta ketentuan pidana.
DPR juga telah menyetujui daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan oleh pemerintah. Terdapat 164 DIM tetap, 54 DIM redaksional, 57 DIM perubahan substansi, 295 DIM yang dihapus, 3 DIM yang ditambahkan, dan 3 DIM reposisi.
Setelah disetujui di tingkat satu, RUU Reforma Agraria akan dibawa ke sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 22 September.
