Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan perhatian serius terhadap penggunaan anggaran pascabencana di Sumatera. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dana bantuan kepada daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak tiga kali. Bantuan pertama berjumlah sekitar Rp268 miliar, diikuti dengan bantuan tambahan sebesar Rp10,6 triliun pada Februari 2026, dan terakhir pada Agustus 2026 senilai Rp1,9 triliun.
Namun, Tito menyayangkan bahwa kepala daerah baru memanfaatkan sekitar 10 persen dari total dana bantuan yang telah disalurkan. "Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober," ungkap Tito saat konferensi pers di Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 15 Oktober.
Kerjasama Antara Daerah dan Pusat
Ia menekankan pentingnya kepala daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam proses pemulihan daerah pascabencana. "Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat, pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama," tegas Tito.
Tito juga menjelaskan bahwa banyak sarana dan prasarana, terutama di sektor kesehatan, yang mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di Sumatera pada bulan November lalu. Ia meminta agar kepala daerah, khususnya dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dapat memanfaatkan anggaran dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. "Ada puluhan rumah sakit umum daerah, ada ratusan puskesmas, ada ratusan puskesmas pembantu tingkat desa, dan puskesmas tingkat kecamatan yang terdampak," jelasnya.
Pemulihan Sarana Kesehatan
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera juga akan difokuskan pada sarana dan prasarana kesehatan. "Target kita, begitu melihat fasilitas kesehatan ini banyak sekali yang terdampak, di mana 9 rumah sakit benar-benar berhenti beroperasi karena banjir dan lumpurnya tinggi sekali," ungkap Budi.
Ia menambahkan bahwa pemulihan rumah sakit sangat krusial, mengingat saat bencana dan situasi darurat, rumah sakit harus tetap beroperasi. "Misalnya operasi, ibu melahirkan, dan cuci darah. Hal itu harus segera kita bangun kembali kapasitasnya, dan alhamdulillah dalam 1 bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali," kata Budi.
Setelah memulihkan rumah sakit, Budi juga berencana untuk merenovasi ribuan puskesmas yang terdampak bencana. Ia menyebutkan bahwa ribuan puskesmas telah beroperasi kembali dalam waktu 2,5 bulan. "Puskesmas ini perlu untuk menyaring agar jangan semua orang masuk ke rumah sakit yang nanti akan membuatnya penuh. Beberapa kegiatan seperti imunisasi dan cek kesehatan tetap bisa dijalankan di puskesmas," tutup Budi.
