Jakarta, CNN Indonesia -- Ignasius Jonan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), memberikan tanggapan terkait kritik yang dilontarkan oleh negara-negara tetangga mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia berpendapat bahwa penanganan karhutla sebaiknya dilakukan secara kolektif oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Dalam unggahan di Instagram pada Rabu (21/10), Jonan menyatakan, "Singapura dan Malaysia dan mungkin beberapa negara tetangga melakukan kritik melalui para tokoh. Padahal kita sudah memiliki framework untuk ASEAN. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat tenang?"
Kerja Sama Melalui Kesepakatan ASEAN
Jonan menjelaskan bahwa penanganan karhutla oleh ketiga negara dapat dilakukan melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002 dan mulai berlaku pada tahun 2003. Kesepakatan ini telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.
Ia menekankan pentingnya kerja sama, dengan mengatakan, "Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama. Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personel yang cukup." Jonan juga mengusulkan agar ketiga negara berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
Posisi Geografis dan Tanggung Jawab Bersama
Jonan mengingatkan bahwa posisi geografis negara-negara tersebut tidak dapat diubah, di mana Indonesia, Singapura, dan Malaysia dikelilingi oleh hutan yang luas. "Kan, ya bagaimana? Kan, posisi geografisnya tidak bisa pindah, ya. Singapura diapit oleh Malaysia dan diapit oleh Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas," ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya penanganan karhutla secara kolaboratif, termasuk dalam kasus yang mungkin melibatkan unsur kesengajaan. "Kalau mau ini ditangani. Lalu dicari apa apakah ini kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama, ya," ungkapnya.
Jonan menambahkan bahwa masalah karhutla tidak akan terselesaikan hanya dengan kritik, melainkan harus ditangani secara bersama dengan sanksi yang adil. "Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka? Ayo tangani bersama? Kalau ingin dikenakan sanksi secara fair dan optimal, kita duduk bareng, diselesaikan," tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa banyak perusahaan yang terlibat dalam karhutla mungkin memiliki hubungan dengan Singapura atau Malaysia. "Karena banyak juga perusahaan itu juga, yang listing kemungkinan listing di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia," jelasnya.
Jonan mengakhiri dengan menekankan bahwa bencana ekologi tidak dapat dihindari, sehingga kerja sama antarnegara menjadi sangat penting, tanpa perlu saling mengkritik atau merendahkan.
