Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, membantah pernyataan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menganggap dirinya dipecat akibat perombakan di Kementerian Keuangan. Menurut Bambang, pemecatan tersebut tidak memiliki keistimewaan, karena setiap pembantu presiden harus siap untuk diganti kapan saja.
"Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Pergantian kapan saja itu sebetulnya menteri, wakil menteri siap diganti," ujar Bambang di Gedung DPR RI pada Rabu (16/9/2026).
Proses Pergantian Jabatan
Bambang mengaku tidak mengetahui detail mengenai situasi internal Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya. Ia menekankan bahwa proses pergantian jabatan menteri atau wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan kapan saja.
"Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," jelas Bambang Eko.
Pernyataan Purbaya Pasca Pemecatan
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa salah satu alasan pemecatannya adalah karena merombak jajaran Kementerian Keuangan. "Sebagian ada, sebagian ya," katanya singkat setelah proses serah terima jabatan di Kementerian Keuangan.
Namun, Purbaya meyakini bahwa pemecatan tersebut tidak ada hubungannya dengan kebijakan yang diambilnya, karena Kementerian Keuangan hanya melaksanakan semua kebijakan dari Kepala Negara. "Gak ada. Itu kan kebijakan kita, yang ngurusin semua kebijakan presiden. Aman lah itu," tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan menggantinya dengan Suahasil Nazara yang dilantik secara resmi di Istana Negara Jakarta pada Senin (14/9/2026). Suahasil menyampaikan bahwa ia mendapatkan arahan khusus dari Prabowo untuk menjaga kesehatan APBN.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat," ungkap Suahasil di Istana Negara.
Suahasil juga menekankan pentingnya APBN yang kredibel dan dapat dipercaya. "Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai Kementerian Keuangan akan bekerja keras untuk memastikan APBN tetap sehat dan stabil. "Untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," tutupnya.
