Fakta Politik

Cak Imin: Perlu Perbaikan 108 UU untuk Kedaulatan Ekonomi

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa terdapat 108 undang-undang yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara perin...

D
Dila Rakasiwi
24 July 2026
35 pembaca
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ada 108 undang-undang yang harus diperbaiki agar kedaulatan ekonomi bisa dijalankan. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ada 108 undang-undang yang harus diperbaiki agar kedaulatan ekonomi bisa dijalankan. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta, CNN Indonesia -- Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa ada 108 undang-undang yang perlu diperbaiki agar kedaulatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka peringatan Harlah ke-28 PKB yang berlangsung di JCC, Jakarta, pada Kamis (23/7). Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pentingnya Kebijakan Satu Pintu Ekspor

Cak Imin menyatakan bahwa PKB mendukung kebijakan satu pintu untuk ekspor sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam menegakkan kedaulatan ekonomi. "Kita yakin sepenuhnya, orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan," ujarnya.

Ajakan untuk Perubahan Regulasi

Cak Imin mengajak partai-partai lain untuk bersama-sama melakukan perubahan regulasi secara menyeluruh demi mewujudkan kekayaan negeri yang dapat dinikmati oleh rakyat. "Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga menjelaskan bahwa tema Harlah PKB kali ini adalah "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi", yang disingkat menjadi Prabowonomics. "Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri," tuturnya.

Artikel Terkait