Jakarta - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa siswa yang menerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima program ini.
Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa modul survei mulai diterapkan sejak September 2025 dengan cakupan di seluruh Indonesia. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam program MBG, hasil survei menunjukkan dampak positif. "Salah satu pertanyaannya adalah melihat bagaimana outcome dari program MBG ini terhadap absensi siswa di sekolah, semangat belajarnya, dan rasa laparnya," ujarnya, dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (21/10/2026).
Hubungan Antara Absensi Siswa dan MBG
Dalam kajian ini, DEN menganalisis data penerima program MBG di sekolah-sekolah dan mengaitkannya dengan tingkat absensi siswa. Firman menjelaskan bahwa siswa yang mendapatkan MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima program tersebut. "Jadi ketika dia non-penerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah," jelasnya.
Selain itu, DEN juga mencatat bahwa kualitas menu MBG berpengaruh pada semangat belajar siswa. Temuan menunjukkan bahwa 95 persen siswa yang menilai kualitas menu sangat baik mengalami peningkatan semangat belajar, sedangkan bagi penerima MBG yang menilai menu buruk, peningkatan semangat belajar cenderung lebih sedikit.
Tantangan dalam Distribusi MBG
Meskipun ada temuan positif mengenai absensi siswa, DEN mengakui bahwa distribusi program MBG masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Susenas, distribusi penerima MBG masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. "Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin," kata Firman.
Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Ratih Lestarini, SH, MH, juga menyoroti masalah tata kelola dan pengawasan dalam penyediaan makanan untuk program MBG. Ia mencatat bahwa hingga pertengahan 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 446 kasus keracunan terkait program MBG, dengan total 37.693 korban. "Media sosial dipenuhi juga dengan video-video protes kepala sekolah dan guru yang geram terhadap buruknya mutu gizi makanan rantang MBG," ungkapnya.
Ratih menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk memperkuat kualitas layanan sebelum memperluas cakupan penerima manfaat, terutama di daerah-daerah miskin.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah membangun dapur MBG di sejumlah daerah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Sebanyak 980 Satuan Pemberdayaan Pangan dan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktifkan secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026).
