Jakarta - Komisi X DPR berencana untuk memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) guna membahas pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Dalam sidang yang akan datang, DPR akan meminta klarifikasi mengenai dasar hukum, sumber dana, serta rencana pengembangan URI.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan, "Komisi X DPR RI akan berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pada masa sidang mendatang, kami akan meminta Kemendiktisaintek memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI," dalam keterangan resminya pada Jumat (24/7/2026).
Belum Ada Pembahasan Resmi
Hetifah mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Komisi X DPR belum pernah membahas mengenai pembentukan URI dalam rapat kerja atau agenda resmi lainnya. Pihaknya juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah terkait dasar hukum pembentukan, desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, serta kebutuhan anggaran URI.
“Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya penjelasan yang komprehensif dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat,” tegas Hetifah.
Urgensi dan Transparansi dalam Pembentukan URI
Menurut Hetifah, masyarakat berhak mengetahui urgensi pembentukan URI, kebutuhan strategis yang ingin dijawab, serta nilai tambah yang ditawarkan dibandingkan dengan pendidikan tinggi lainnya. Ia juga menekankan pentingnya agar URI tidak menimbulkan duplikasi fungsi, tumpang tindih kewenangan, atau fragmentasi dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional.
“Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung,” ujarnya.
Ketua Komisi X tersebut menegaskan dukungannya terhadap setiap inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, kebijakan tersebut harus disusun secara transparan dan berbasis pada kebutuhan nasional. “Tentunya kebijakan tersebut perlu disusun secara transparan dan berbasis kebutuhan nasional, serta menjadi bagian dari desain besar pembangunan pendidikan Indonesia,” jelasnya.
Informasi Mengenai Universitas Republik Indonesia
Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan lembaga yang didirikan untuk mendidik calon pejabat. Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, yang baru dilantik sebagai Gubernur URI pada Rabu (22/7), menyampaikan bahwa pemerintah berencana untuk mendirikan sepuluh kampus.
“Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggulan Garuda, baik yang baru maupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia,” jelasnya.
Pendidikan di URI tidak mematok biaya dengan menggunakan skema beasiswa. Pengajar akan diambil dari dalam dan luar negeri, dan URI juga akan menjalin kerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri. “Nanti kan universitas ya, (jadi) tetap gelar. Kita kerja sama juga dengan beberapa universitas unggulan di luar negeri ya,” ungkapnya.
