Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyoroti sejumlah isu penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir. Isu-isu tersebut mencakup kepastian hukum, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kelas menengah, ketahanan pangan, serta pemberdayaan perempuan, yang dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan adil.
Catatan-catatan tersebut disampaikan dalam acara Salemba Policy Forum yang diadakan oleh PB PMII di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Forum ini menghadirkan berbagai perwakilan lembaga dan bidang kajian dari PB PMII untuk memberikan evaluasi serta rekomendasi kebijakan terkait agenda pembangunan nasional.
Pentingnya Kepastian Hukum dan Komunikasi Publik
Farhan Nugraha, Direktur Lembaga Keuangan dan Perbankan PB PMII, mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ke depan. Aspek-aspek tersebut meliputi kepastian hukum dan kebijakan, keberpihakan terhadap masyarakat kelas menengah, serta perbaikan dalam komunikasi publik. Menurut Farhan, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar. Ia menegaskan, "Apa yang terjadi pada pasar modal mencerminkan dinamika perekonomian yang terjadi. Pemerintah tidak boleh lagi mempertaruhkan kepercayaan investor."
Farhan juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi nasional, namun menekankan bahwa pertumbuhan tersebut harus dirasakan secara merata oleh masyarakat. "Capaian pertumbuhan ekonomi memang baik, tapi pemerintah harus mewujudkan pertumbuhan yang adil dan merata," tambahnya.
Ketersediaan Pangan dan Keterlibatan Pemuda
Muhaemin Abdul Basit, Direktur Lembaga Pengembangan Pertanian PB PMII, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pangan nasional. Ia berpendapat bahwa agenda swasembada pangan yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo perlu diperbaiki agar tidak hanya fokus pada peningkatan cadangan pangan nasional, tetapi juga pada ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. "Swasembada pangan di era Prabowo ini lebih tepat disebut ketahanan pangan, bukan swasembada. Mereka lebih sibuk memperbanyak cadangan pangan negeri daripada memperbanyak cadangan pangan rakyat," ujarnya.
Muhaemin juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian, dengan harapan pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang partisipasi nyata bagi pemuda. "Saya tegaskan bahwa pemerintah harus serius melibatkan pemuda di dunia pertanian, bukan hanya sebatas seremonial yang tidak memiliki dampak jangka panjang," katanya.
Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi
Andi Tenri Wuleng, Associate Researcher Bidang Kajian Ekonomi dan Perindustrian KOPRI PB PMII, menggarisbawahi pentingnya perspektif gender dalam agenda pembangunan ekonomi. Ia berpendapat bahwa perempuan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk mengambil keputusan. Andi mengapresiasi beberapa program pemerintah yang dianggap telah membuka akses ekonomi bagi perempuan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah program atau penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. "Perempuan bukan sekadar penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga aktor strategis yang berhak menentukan arah dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya.
Dalam forum tersebut, PB PMII juga mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk memperkuat data responsif gender dan mendorong formalisasi pekerja dapur MBG. Selain itu, mereka mengusulkan agar pemerintah membuka akses pasar dan permodalan bagi UMKM perempuan. Rekomendasi lainnya mencakup penguatan jaminan sosial dan layanan perawatan bagi pekerja informal perempuan.
Melalui Salemba Policy Forum, PB PMII berharap evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional tidak hanya terfokus pada capaian makroekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan. PB PMII menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Plt Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, serta Staf Ahli Menteri Koperasi RI Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono.
