BOGOR - Gerakan Pemuda Islam (GPI) menyelesaikan Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 dengan agenda yang tidak hanya fokus pada perbaikan internal organisasi. Forum yang berlangsung di Aula Kodim 0606 Kota Bogor dan Balai Kota Bogor dari tanggal 2 hingga 5 Oktober 2026 ini menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk 15 rekomendasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat serta Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai panduan GPI dalam menghadapi dinamika bangsa, termasuk tahun politik 2029.
Ketua Steering Committee (SC) Milad dan SDO GPI 2026, Talimuddin Rumaratu, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk memperkuat fondasi organisasi dan memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap berbagai isu keumatan, kepemudaan, dan kebangsaan. “SDO tidak boleh berhenti sebagai forum administratif organisasi. Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” ungkap Talimuddin.
Dokumen Strategis dan Rekomendasi
Menurut Talimuddin, SDO 2026 menghasilkan beberapa dokumen strategis, termasuk Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah (kaderisasi), Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade, dan Panduan Penyelenggaraan Administrasi. SDO juga merekomendasikan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang akan disahkan dalam Muktamar GPI ke-XII pada tahun 2028.
Forum ini tidak hanya membahas isu internal, tetapi juga memetakan 15 persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan umat dan bangsa. “Bidang tersebut mencakup keislaman dan kehidupan beragama, pendidikan, kepemudaan, sosial dan kesejahteraan, ekonomi dan kemandirian, ketenagakerjaan, hukum dan keadilan, demokrasi dan kehidupan kebangsaan,” tegas Talimuddin.
Perhatian terhadap Isu Kontemporer
Selain itu, SDO juga membahas isu-isu seperti perempuan dan keluarga, lingkungan hidup, teknologi dan transformasi digital, politik dan kebijakan publik, pembangunan daerah dan pemerataan, kebudayaan dan identitas nasional, serta ketahanan pangan dan energi. Pemetaan ini menunjukkan perubahan pendekatan GPI dari sekadar merumuskan sikap normatif menuju agenda yang lebih luas, dengan mengidentifikasi masalah, menentukan pihak yang harus didorong, serta menyiapkan langkah tindak lanjut melalui kajian, advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan, dan konsolidasi pemuda.
Dalam bidang kepemudaan, GPI menilai bahwa pemuda sering kali menjadi objek politik dan belum sepenuhnya berperan sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, GPI mendorong pemuda untuk terlibat dalam perubahan dan dipersiapkan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional. Di sektor ekonomi, perhatian diberikan pada ketergantungan ekonomi, lemahnya UMKM, dan keterbatasan akses permodalan. Sementara itu, masalah pengangguran, pekerjaan informal, dan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja menjadi fokus utama di sektor ketenagakerjaan.
Talimuddin juga menjelaskan bahwa SDO GPI memberikan perhatian pada isu-isu terkini seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, hoaks, manipulasi informasi, dan rendahnya literasi digital di kalangan pemuda saat ini. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta ancaman terhadap pangan, energi, dan sumber daya strategis juga dianggap sebagai masalah yang berkaitan langsung dengan masa depan kedaulatan nasional.
Bagian paling strategis dari SDO 2026 adalah rumusan Ijtihad Pemuda Islam, yang menjadi penting dalam membaca dinamika politik menuju 2029. Keputusan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan agenda organisasi menjelang forum tertinggi GPI pada tahun 2028. Perubahan AD/ART yang direkomendasikan juga akan dibawa untuk disahkan dalam Muktamar XII tersebut.
Talimuddin menekankan bahwa SDO 2026 merupakan titik penting dalam menata fondasi organisasi sebelum memasuki agenda konsolidasi yang lebih besar menghadapi tahun politik 2029. Ia menilai tantangan GPI setelah SDO adalah pada tahap implementasi, di mana 15 rekomendasi dan Formula Ijtihad Pemuda Islam harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di tingkat organisasi dan masyarakat. “Ukuran keberhasilan SDO bukan seberapa banyak dan seberapa tebal dokumen yang berhasil disahkan, tetapi seberapa jauh keputusan tersebut mampu menjadi program, gerakan kader, dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi yang dihasilkan SDO diarahkan kepada pemerintah pusat dan daerah, DPR/legislatif, lembaga negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta masyarakat luas. Instrumen tindak lanjut yang harus disiapkan mencakup kajian dan advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan, dan konsolidasi pemuda. “SDO GPI 2026 akhirnya menempatkan organisasi sebagai alat perjuangan dengan cara memperkuat identitas dan basis kaderisasi internal sekaligus memperbesar kebermanfaatan eksternal,” pungkas Talimuddin.
