Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung pada Minggu sore ini difokuskan pada pembahasan mengenai program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang sedang dijalankan oleh URI.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Rencana program magang yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2027 juga menjadi bagian dari diskusi ini.
Perkembangan Program P3MD
Gubernur URI melaporkan kepada Prabowo mengenai kemajuan 384 peserta didik yang terdaftar dalam Program P3MD, yang dijadwalkan untuk menjalani magang pada bulan Januari dan Februari 2027. Teddy menambahkan bahwa pertemuan ini juga membahas pengembangan infrastruktur pendidikan URI, termasuk rencana pembangunan gedung baru di Bogor yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Pembangunan Gedung URI di Bogor
Donny Ermawan Taufanto menjelaskan tentang kemajuan pembangunan gedung Universitas Republik Indonesia di Cikasungka, Bogor, sebagai bagian dari pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Teddy juga menekankan harapan agar URI dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi pemimpin yang memiliki kapasitas akademis yang baik, ketahanan, dan rasa cinta terhadap bangsa.
“Melalui Universitas Republik Indonesia, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, unggul secara akademis, serta memiliki nasionalisme yang kuat,” jelas Teddy. Ia menambahkan bahwa pengembangan URI merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan menjalankan peran dalam kepemimpinan nasional.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, menyatakan ketidaktahuannya mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia yang diumumkan oleh Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Komisi X sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah membahas pembentukan URI, sehingga tidak mengetahui fungsi, dasar hukum, maupun anggaran dari lembaga tersebut. “Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu.
Ia juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan atau nilai tambah URI dibandingkan dengan banyak kampus atau sekolah kedinasan lainnya di Indonesia.
