Jakarta - Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (21/9/2026) bersama Komisi X DPR, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Republik Indonesia menyampaikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mencapai Rp 93,7 triliun. Brian Yuliarto, Menteri Kemdiktisaintek, menjelaskan asal perhitungan angka tersebut.
"Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 (triliun) yang saya sampaikan di Komisi X," ungkap Brian dalam keterangan pers setelah rapat terbatas mengenai penerapan pendidikan gratis di Istana Kepresidenan, Rabu (23/9/2026).
Opsi Pembiayaan yang Diajukan
Brian menambahkan bahwa terdapat beberapa opsi pembiayaan yang akan ditanggung oleh pemerintah dalam rencana ini. Ia menegaskan bahwa dalam rapat tersebut, telah dilakukan analisis yang mencakup pendapatan dari uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta sumber pendapatan lainnya di PTN. "Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IPI pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus. Itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah. Begitu," jelasnya.
Kajian Lanjutan dan Harapan Pemerintah
Brian menyatakan bahwa Presiden Prabowo berharap agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini pemerintah masih melakukan kajian lebih mendalam bersama kementerian terkait. Kemdiktisaintek berharap bahwa dalam waktu dua pekan hingga satu bulan ke depan, perhitungan yang lebih rasional dapat diperoleh.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi kekurangan anggaran dalam pendapatan belanja negara (APBN) agar pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri dapat terwujud. "Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan setelah rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta (22/9/2026).
Puan menambahkan bahwa DPR akan mempertimbangkan situasi global dan kondisi APBN saat ini untuk mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri hingga PTN.
