Jakarta, CNN Indonesia -- Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7). Ia menjelaskan bahwa Komisi X, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah di sektor pendidikan, belum pernah membahas mengenai pembentukan URI.
"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," ungkap Lalu saat dihubungi pada Kamis (24/7).
Pentingnya Penjelasan dari Pemerintah
Lalu menambahkan bahwa seharusnya pemerintah memberikan penjelasan mengenai perbedaan atau nilai tambah URI dibandingkan dengan berbagai kampus atau sekolah kedinasan lainnya di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa lembaga baru ini tidak akan menduplikasi peran dari institusi pendidikan yang sudah ada.
"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," lanjutnya.
Menunggu Keterangan Resmi
Politikus dari PKB ini menegaskan bahwa Komisi X masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Mereka berencana untuk menanyakan hal ini dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah masa reses Agustus mendatang. "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," jelasnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa URI merupakan lembaga yang dirancang untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang sudah diterapkan di beberapa negara. Ia menyebutkan bahwa beberapa negara telah memiliki lembaga serupa yang bertugas mempersiapkan calon pemimpin untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan.
"Di Perancis, ada École nationale d'administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebuah lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan," jelas Prasetyo. Ia berharap melalui model ini, para calon pemimpin di Indonesia dapat memiliki kemampuan teknis serta wawasan kebangsaan yang kuat. "Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara," tutupnya.
