Jakarta - Abdul Mu'ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memberikan penjelasan mengenai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang pendidikan gratis di jenjang TK hingga SMA/SMK di sekolah negeri. Ia menyatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai anggaran untuk kebijakan tersebut.
Mu'ti menjelaskan bahwa rencana untuk membahas anggaran pendidikan gratis ini akan dilakukan di masa mendatang, mengingat adanya perubahan anggaran yang sedang berlangsung. "Belum dibahas (anggaran pendidikan gratis). Ya, nanti akan ada pembahasan lagi karena masih ada perubahan anggaran," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri acara Wardah Inspiring Educators 2026 di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/9/2026).
Penambahan Anggaran untuk Kebijakan Pendidikan
Satu hal yang dapat dipastikan oleh Mu'ti adalah adanya penambahan anggaran untuk kebijakan pendidikan gratis ini. Ia juga menyoroti bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) telah mengajukan penambahan anggaran untuk program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). "Yang jelas akan ada penambahan. Untuk Dikti kan ada penambahan, Pak Menteri (Brian Yuliarto) sudah menyampaikan kan, kemudian mungkin dari kami juga ada usulan penambahan anggaran. Sehingga, finalnya nanti akan dibicarakan dengan DPR," jelasnya.
Usulan Anggaran untuk Pendidikan Gratis
Ketika ditanya mengenai apakah anggaran tersebut sama dengan usulan yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen untuk merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis di SD dan SMP negeri/swasta, Mu'ti menjelaskan bahwa anggaran untuk melaksanakan putusan MK juga sedang diusulkan oleh Kemendikdasmen. "Itu termasuk yang kita usulkan," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyampaikan bahwa besaran anggaran yang diperlukan untuk menggratiskan pendidikan di jenjang SD dan SMP negeri adalah lebih dari Rp 300 triliun. Esti menegaskan bahwa Komisi X DPR mendukung penuh komitmen Presiden untuk menghapus biaya pendidikan negeri dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Dalam rapat yang berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis di SD, SMP, dan SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp 210 triliun, sementara untuk perguruan tinggi diperkirakan Rp 92 triliun. "Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp 210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp 92 triliun. Itu artinya hampir Rp 302 triliun," katanya.
Adapun anggaran yang diperlukan oleh Kemendikdasmen untuk melaksanakan keputusan MK, sebelumnya telah disampaikan oleh Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di mana ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 306,51 triliun untuk menghadirkan pendidikan gratis di SD dan SMP negeri serta swasta.
