Indonesia merupakan wilayah yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, menjadikannya sebagai negara dengan aktivitas seismik yang tinggi, termasuk potensi terjadinya gempa megathrust. Gempa megathrust terjadi akibat penumpukan tekanan pada zona subduksi lempeng yang melebihi batas elastisitas batuan. Para ilmuwan kini mengarahkan perhatian mereka pada wilayah selatan Jawa, yang merupakan segmen rawan gempa dan belum melepaskan akumulasi energinya dalam waktu lama.
"Sesuai hukum elastisitas batuan, saat lempeng terus tertekan hingga tidak lagi mampu menahan beban, batuan akan retak atau patah secara mendadak dan memicu pelepasan gelombang gempa," ungkap Dr. Hijrah Saputra ST MSc, seorang pakar manajemen bencana dari Universitas Airlangga, dalam penjelasannya.
Pentingnya Sistem Peringatan Dini
Dr. Hijrah menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan kesadaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana, salah satunya melalui penerapan Early Warning System (EWS). EWS yang efektif terdiri dari empat komponen yang harus berfungsi secara bersamaan, yaitu pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan peringatan, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta kemampuan respons masyarakat. "Jika salah satu komponen itu lemah, maka EWS secara keseluruhan bisa gagal," jelasnya.
Dalam konteks mitigasi bencana di lokasi yang berpotensi mengalami megathrust, Dr. Hijrah menekankan perlunya tiga lapis kesiapsiagaan, yang mencakup tingkat struktural dari pemerintah, komunitas lokal, hingga unit terkecil yaitu keluarga. Pemodelan jangkauan gelombang serta pemetaan rute evakuasi harus dilakukan secara terpadu dengan pelatihan respons cepat yang rutin di kawasan rawan bencana.
Strategi Komunikasi Risiko
Di tingkat struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah aktif melakukan sosialisasi dan simulasi. Instansi terkait juga telah melakukan pengujian skala nasional dengan membuat skenario terburuk. Peneliti telah memodelkan seberapa jauh tinggi gelombang dapat masuk ke daratan saat terjadi gempa dengan magnitudo tertentu, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merancang jalur evakuasi.
Selain perbaikan fisik, Dr. Hijrah juga mendorong pentingnya strategi komunikasi risiko untuk mencegah kepanikan massal. Ia menekankan bahwa informasi terkait bencana harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, menghindari istilah akademis yang rumit. Pendekatan yang melibatkan kearifan lokal melalui keterlibatan tokoh agama dan adat setempat juga dianggap perlu.
"Komunikasi bencana dapat dilakukan dengan basis solusi dan bukan ancaman, pesan konsisten dan terkoordinasi, menggunakan bahasa sederhana dan konseptual, melibatkan tokoh lokal dan media lokal, serta edukasi berkelanjutan. Jadi, panik itu wajar, jangan menyalahkan diri sendiri, dan jangan biarkan kepanikan mengendalikan diri," pesannya.
