Fakta Hukum

Pemerintah NTT Desak Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector yang Menahan Kendaraan Timor Leste

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta kepolisian setempat untuk menangkap oknum debt collector yang diduga menahan kendaraan berpelat Timor Leste. Hal ini disampaikan setelah menerima...

U
Ulam Kirana
08 May 2026
17 pembaca
Wagub NTT Johni Asadoma saat bertemu dengan Delegasi dari Timor Leste di Kantor Gubernur NTT. ANTARA/Ho-Humas Pemprov NTT
Wagub NTT Johni Asadoma saat bertemu dengan Delegasi dari Timor Leste di Kantor Gubernur NTT. ANTARA/Ho-Humas Pemprov NTT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengajukan permintaan kepada Kepolisian Daerah NTT untuk menangkap oknum debt collector yang diduga melakukan penahanan terhadap kendaraan berpelat Timor Leste ketika memasuki wilayah provinsi tersebut. Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dalam sebuah pernyataan di Kupang pada hari Jumat.

Johni Asadoma menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari delegasi Timor Leste mengenai dugaan praktik penahanan kendaraan yang dapat mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya antara NTT dan negara tetangga tersebut. "Dalam pertemuan dengan delegasi RDTL terkait kerja sama NTT-Timor Leste di sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, pertanian, serta peternakan, saya mendapat laporan terkait hal itu," ungkapnya.

Dugaan Praktik Ilegal

Menurut laporan yang diterima, terdapat indikasi bahwa oknum debt collector secara ilegal membuntuti dan menahan kendaraan yang berasal dari Timor Leste, yang menggunakan pelat nomor negara tersebut, saat berada di NTT. Penahanan ini diduga dilakukan untuk meminta sejumlah uang dari pengunjung asal Timor Leste.

Johni menegaskan bahwa kondisi ini sangat meresahkan dan berpotensi merusak kenyamanan serta hubungan baik yang telah terjalin antara masyarakat NTT dan Timor Leste melalui kerja sama lintas batas dan hubungan sosial ekonomi. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat berdampak negatif terhadap citra daerah dan menghambat penguatan kerja sama di sektor pariwisata dan perdagangan.

Komitmen Pemerintah NTT

“Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh tamu maupun investor yang datang ke daerah,” tegasnya. Sebagai langkah lanjutan, Pemprov NTT berencana untuk melaporkan masalah ini kepada Polda NTT agar dapat dilakukan penanganan dan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi NTT juga mengimbau semua pihak untuk menjaga ketertiban dan mendukung hubungan kerja sama yang harmonis antara NTT dan Timor Leste.

Tags: Belum ada tag pada artikel ini

Artikel Terkait