Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), yang dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing negara dalam menarik investasi global. Namun, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada insentif fiskal, melainkan juga memerlukan penguatan ekosistem sektor keuangan secara menyeluruh.
Pentingnya Karakter Sektor Keuangan
Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), Syahrir Ika, menjelaskan bahwa sektor keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor riil, terutama karena arus modal yang sangat cepat. Hal ini membuat investor cenderung membandingkan kemudahan berusaha dan insentif yang ditawarkan oleh berbagai negara. "Kalau negara lain memberikan fasilitas yang lebih baik, tentu investor akan memilih negara tersebut," ungkapnya di Jakarta pada Rabu.
Syahrir menekankan bahwa masalahnya bukan hanya seberapa besar insentif yang diberikan, tetapi bagaimana insentif tersebut dapat menjaga daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Ia menyatakan bahwa insentif fiskal merupakan alat yang umum digunakan untuk meningkatkan daya tarik investasi, namun pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak cukup untuk menarik investor tanpa adanya kepastian hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, infrastruktur yang memadai, serta iklim usaha yang kondusif.
Keseimbangan dalam Kebijakan Fiskal
Syahrir juga menegaskan bahwa insentif fiskal perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak dapat berdiri sendiri. "Investor tidak hanya menghitung pajak, tetapi juga melihat stabilitas politik, konsistensi kebijakan, kualitas regulasi, infrastruktur, hingga kepastian berusaha," ujarnya. Oleh karena itu, implementasi PFII harus disertai dengan kebijakan yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan investasi yang memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha global.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjaga ruang fiskal saat merancang berbagai insentif. Upaya untuk meningkatkan daya saing tidak boleh mengorbankan kesehatan fiskal nasional, karena hal ini dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia. "Pemerintah tentu harus menghitung posisi insentif yang optimal. Kita harus kompetitif, tetapi jangan sampai ruang fiskal terganggu karena pada akhirnya justru akan meningkatkan risiko ekonomi," tambahnya.
Syahrir menilai bahwa pembentukan PFII seharusnya dimanfaatkan untuk memperdalam pasar keuangan nasional melalui penguatan regulasi, pengembangan teknologi finansial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang kredibel. Ia menekankan bahwa daya saing pusat keuangan internasional ditentukan oleh kualitas ekosistem yang dibangun, bukan hanya dari besarnya fasilitas perpajakan yang ditawarkan.
"Momentum pembentukan PFII seharusnya digunakan untuk memperbaiki ekosistem sektor keuangan Indonesia. Yang dibangun bukan hanya insentifnya, tetapi juga fondasi agar sektor keuangan kita semakin kuat, efisien, dan mampu bersaing dalam jangka panjang," ujarnya.
Syahrir juga mengingatkan pentingnya menjaga level playing field agar insentif yang diberikan di kawasan PFII tidak menciptakan distorsi persaingan dengan pelaku usaha di luar kawasan. Desain kebijakan harus dapat meningkatkan daya saing Indonesia tanpa menciptakan ketimpangan perlakuan atau mengganggu keberlanjutan fiskal. Meskipun demikian, ia memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam membentuk PFII sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan perubahan dalam lanskap ekonomi dan sistem keuangan global. "Artinya Presiden memiliki strategi. Beliau memahami perubahan yang sedang terjadi di ekonomi dan sistem keuangan global sehingga mencoba mengambil peluang tersebut. Itu sisi positif yang perlu diapresiasi," pungkasnya.
