Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk merancang ulang anggaran pendidikan dengan tujuan memperluas akses pendidikan gratis dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp820 triliun, yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2026 yang berada di kisaran Rp769 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah masih mencari skema yang paling sesuai untuk menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah pembagian anggaran pendidikan antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. "Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu," ungkap Suahasil setelah rapat mengenai pendidikan gratis di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/9/2026).
Rincian Anggaran untuk Pendidikan Gratis
Meskipun demikian, pemerintah belum memberikan rincian mengenai alokasi dana yang akan digunakan secara khusus untuk program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Suahasil memastikan bahwa arahan yang diterima adalah untuk melakukan redesign anggaran dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. "Ini diberi arahan, lakukan redesign. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan," tambahnya.
Di sisi lain, anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Ketika ditanya apakah rencana pendidikan gratis akan mempengaruhi porsi anggaran MBG, Suahasil tidak memberikan jawaban yang jelas. "MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah," ujarnya.
Tim Khusus untuk Kajian Kuliah Gratis di PTN
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kajian terkait rencana penggratisan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah membentuk tim khusus yang akan menghitung kebutuhan anggaran serta menyusun tahapan pelaksanaannya. Tim tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dengan melibatkan beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.
"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan," jelas Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Menurutnya, penghitungan yang lebih rinci diperlukan untuk memahami kebutuhan anggaran dan menentukan tahapan yang realistis dalam melaksanakan program kuliah gratis di PTN.
Pemerintah berharap kajian ini dapat memberikan hasil perhitungan yang lebih rasional serta gambaran mengenai tahapan pelaksanaan program. Targetnya, hasil kajian tersebut dapat diperoleh dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. "Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," kata Brian.
Presiden Prabowo memimpin rapat mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga pendidikan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah menteri lainnya.
