Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung perekonomian Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan melalui berbagai inisiatif pemerintah, termasuk penerapan sistem ekspor satu pintu yang baru.
Dalam kebijakan ini, devisa hasil ekspor akan dikelola secara terpusat oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan disalurkan melalui jaringan perbankan milik negara. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan Presiden dengan para eksekutif bank-bank BUMN di Istana Kepresidenan pada Kamis (18/6).
Harapan untuk Himbara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah berharap Himbara dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Presiden memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah yang akan datang," ungkap Airlangga kepada media.
Airlangga menjelaskan lebih lanjut bahwa inti dari kebijakan ini adalah penerapan sistem ekspor satu pintu dan penyaluran devisa hasil ekspor melalui Himbara. "Presiden berharap bank-bank ini memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.
Pertemuan Strategis untuk Pembangunan
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan beberapa prioritas pemerintah dan menekankan pentingnya Himbara sebagai agen pembangunan nasional. Rapat ini dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta sejumlah menteri kabinet.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menggambarkan pertemuan ini sebagai langkah awal yang produktif. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran Himbara sebagai pilar utama perekonomian nasional. Rosan menyebutkan bahwa diskusi ini meletakkan dasar bagi koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan bank-bank BUMN.
Sinergi ini diharapkan dapat mendukung program-program ekonomi prioritas dan memperluas kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
