Prancis saat ini tengah menjadi sorotan global, di mana ratusan ribu orang melakukan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Paris. Mereka mengangkat isu mengenai sistem pendidikan dan tingginya biaya hidup. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Prancis, jumlah demonstran mencapai 550.000 pada Sabtu (17/10/2026), sementara serikat pekerja (CGT) menyebutkan angka tersebut mencapai 800.000. Sebagian besar aksi unjuk rasa berlangsung damai, diikuti oleh siswa, mahasiswa, guru, dan serikat pekerja, namun ada juga kelompok yang melakukan tindakan anarkis seperti menyerang gedung bersejarah dan bentrok dengan polisi.
Awal Mula Protes Terkait Pendidikan
Aksi protes ini berawal dari gerakan di sekolah-sekolah menengah di pinggiran utara Paris sejak September 2026, di mana para siswa mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kekurangan guru dan fasilitas yang tidak memadai. Gerakan ini kemudian menyebar ke kota-kota lain seperti Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Lille, dan Marseille. Puncaknya terjadi pada 17 Oktober 2026, ketika pelajar bergabung dengan serikat pekerja untuk menentang kenaikan biaya hidup dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, pendukung gerakan "rompi kuning" yang muncul pada tahun 2018 juga ikut berpartisipasi.
"Gerakan itu didorong oleh tekanan finansial dan rasa tidak puas terhadap 'sistem presidensial Prancis'," ungkap Emile Chabal, seorang profesor sejarah kontemporer di Universitas Edinburgh. Sekolah-sekolah di Prancis telah lama mengalami masalah dalam sistem pendidikan, yang semakin parah di sekolah negeri.
Kekurangan Guru dan Ketidakpuasan Siswa
Beberapa keluhan utama dari siswa mencakup: keinginan untuk kelas yang lebih kecil, jumlah guru yang memadai, bangunan sekolah yang lebih baik, jadwal yang tidak terlalu padat, dan sistem pendaftaran pendidikan tinggi yang dianggap diskriminatif. Pada tahun 2026, sekitar 126.000 pelamar, banyak di antaranya berasal dari latar belakang kurang mampu, tidak mendapatkan tempat di pendidikan tinggi.
Kekhawatiran siswa ini mencerminkan masalah yang lebih besar mengenai kemampuan negara dalam menyediakan pendidikan yang layak. Protes ini meluas untuk menyoroti ketidaksetaraan, pemotongan investasi publik, dan hak-hak demokrasi. "Mereka tidak ingin berperang; mereka menginginkan masa depan yang berbeda," kata Donatella della Porta, seorang sosiolog dan ilmuwan politik di Italia.
Sistem Pendidikan yang Tidak Adil
Laporan dari The Guardian menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Prancis termasuk yang paling tidak setara di antara negara-negara maju. Kekurangan guru telah menjadi masalah kronis, dengan banyak posisi yang dibiarkan kosong selama berbulan-bulan. Akibatnya, hampir 10 persen jam pelajaran hilang di sekolah menengah negeri pada tahun ajaran 2024-2025. Sekolah-sekolah di daerah pendidikan prioritas yang melayani komunitas kurang mampu sangat terpengaruh oleh masalah ini, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Audit Nasional Prancis.
Pada awal tahun 2022, otoritas pendidikan di Créteil melaporkan kekurangan 60 perawat sekolah dan 20 pekerja sosial. Di Seine-Saint-Denis, wilayah termiskin di daratan Prancis, dua pertiga posisi dokter sekolah kosong pada tahun 2023. Selain itu, banyak sekolah yang dalam keadaan fisik yang sangat buruk, dengan air yang tidak aman untuk diminum dan adanya infestasi tikus serta kecoa.
Konsekuensi dari Protes
Ketegangan antara demonstran dan polisi semakin meningkat, dengan pemerintah menerapkan doktrin yang menganggap siswa sebagai musuh internal. Pada 8 Oktober, sebanyak 6.877 orang ditangkap polisi, di mana sekitar 80% di antaranya adalah anak-anak. Selama protes, seorang remaja berusia 15 tahun kehilangan tangannya akibat granat kejut yang ditembakkan oleh polisi, dan seorang anak berusia 14 tahun mengalami cedera parah setelah terkena gas air mata.
Human Rights Watch mengecam tindakan kekerasan yang berlebihan terhadap anak-anak, mengingat sebagian besar demonstrasi berlangsung damai. "Kaum muda juga telah mengalami penindasan brutal ketika menggunakan taktik (aksi) yang tidak mengganggu," kata Guya Accornero, seorang spesialis gerakan sosial di Institut Universitas Lisbon.
