Jakarta menjadi tuan rumah bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang tengah merumuskan kebijakan mengenai penerapan wajib belajar satu tahun untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun koalisi yang solid demi masa depan anak-anak Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan prioritas nasional dalam program Wajib Belajar 13 Tahun. Selain fokus pada PAUD, pemerintah juga berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan di tingkat dasar. "Program prioritas kementerian juga mencakup revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai," jelas Suharti saat membuka acara 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober.
Komitmen Pemerintah dalam Pendidikan
Suharti menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperluas jangkauan bantuan finansial pendidikan agar mencakup anak-anak prasekolah. "Kami juga melakukan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar bisa menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah," imbuhnya. Forum regional yang berlangsung dari 20 hingga 22 Oktober 2026 ini dihadiri oleh sekitar 150 perwakilan dari pemerintah, pakar pengembangan anak, peneliti, praktisi, mitra pembangunan, serta organisasi filantropi dari seluruh kawasan Asia-Pasifik.
Kegiatan ini mengusung tema “From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific” dan mempertemukan perwakilan dari Indonesia serta 15 negara lainnya, termasuk Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong dialog dan kolaborasi regional dalam memperkuat sistem pengembangan anak usia dini melalui pertukaran pengalaman, pembelajaran bersama, dan perumusan langkah-langkah konkret.
Prioritas dalam Pengembangan Anak Usia Dini
Diskusi dalam forum ini berfokus pada dua prioritas utama, yaitu penguatan sistem pengembangan anak usia dini yang responsif terhadap perubahan iklim serta mobilisasi pendanaan yang memadai, adil, dan berkelanjutan. Kedua aspek ini menjadi landasan penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap layanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Executive Director ARNEC, Evelyn Santiago, menegaskan bahwa kawasan Asia-Pasifik sangat rentan terhadap perubahan iklim, dengan banyak negara di kawasan ini berada di peringkat teratas dalam Climate Risk Index. "Sejak 2019, ARNEC telah menyuarakan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap anak usia dini, dan Regional Learning Forum ini merupakan bagian dari advokasi jangka panjang tersebut," sebut Evelyn. Dia berharap pertemuan ini dapat mengubah pengetahuan dan pengalaman yang ada menjadi aksi kolektif yang lebih kuat untuk membangun sistem pengembangan anak usia dini yang tangguh dan responsif terhadap iklim.
Di kesempatan yang sama, Eddy Henry dari Tanoto Foundation menyatakan bahwa investasi pada anak usia dini memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan. Filantropi dapat melengkapi upaya pemerintah dengan mendukung penyediaan bukti, inovasi, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menerjemahkan pendekatan yang terbukti efektif menjadi perbaikan yang berkelanjutan. "Kami menyambut baik kesempatan untuk belajar bersama pemerintah dan para mitra di Asia Pasifik dalam forum ini," ungkap Eddy Henry.
Sementara itu, Harris Iskandar, Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Kemendikdasmen, menekankan pentingnya pendanaan yang berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. "Pendanaan untuk anak usia dini seharusnya dilihat bukan sebagai sebuah pengeluaran tapi sebagai sebuah investasi bagi suatu negara," kata Harris. Prof. Vina Adriany, Ph.D, Direktur SEAMEO CECCEP, juga memaparkan sejumlah prioritas untuk memperkuat sistem pengasuhan dan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara, yang mencakup penelitian dan pengembangan, penguatan kapasitas, serta kemitraan regional.
Prof. Vina menambahkan bahwa memperkuat sistem pengasuhan dan pendidikan anak usia dini tidak hanya memerlukan peningkatan kualitas layanan, tetapi juga penyelesaian tantangan struktural yang mempengaruhi keberlanjutan dan pemerataan akses. "Isu perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan anak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak," jelasnya.
Irma Yuliantina, Koordinator Koalisi Nasional PAUD-HI, juga menyoroti pentingnya sistem PAUD yang didanai secara memadai dan tangguh untuk memastikan layanan esensial bagi anak usia dini tetap berjalan di tengah krisis. "Oleh karena itu, penguatan investasi di bidang PAUD sangat penting bukan hanya bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, tetapi juga untuk membangun sistem yang mampu melindungi anak usia dini dengan lebih baik di tengah perubahan iklim," ungkap Irma Yuliantina.
