Jakarta - Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, memberikan tanggapan terhadap video yang diunggah oleh Amien Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, yang membahas kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Said mengaku terkejut dengan pernyataan tersebut.
"Ya, saya kaget juga pernyataan Pak Amien Rais. Sebagai bagian dari tokoh, yang kita kenal. Dari sisi etik, kita ini kan sebenarnya kan tidak boleh ya, hal-hal yang menyangkut privat itu menjadi diskursus publik. Siapa pun di antara kita," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5/2026).
Said juga menyoroti aspek etika yang terkait dengan pernyataan yang memasuki ranah privat seseorang. Ia menegaskan bahwa di negara mana pun, hal tersebut seharusnya dihindari. "Kurang elok, ya bukan kurang elok, etik memang tidak boleh, tidak memungkinkan kita masuk ke ruang-ruang privat," tambahnya.
Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa Komdigi seharusnya menurunkan konten yang diunggah oleh Amien Rais. Ia berpendapat bahwa konten seperti itu tidak seharusnya menjadi diskursus publik. "Ya Komdigi wajib men-take-down itu. Karena tidak, tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh Komdigi kemudian membiarkan hal-hal yang menyangkut private, ranah private pejabat publik, itu menjadi diskursus. Karena itu, apa ya, ya menjadi sampah informasi publik saja," ungkapnya.
Said juga menilai tidak ada salahnya jika Amien Rais meminta maaf. Ia berpendapat bahwa permintaan maaf tidak akan menurunkan derajat seseorang. "Kalau menurut hemat saya, saya ingin menempatkan Pak Amien Rais sebagai tokoh bangsa. Sebagai tokoh bangsa, benar dan salah, menyampaikan hal-hal yang baik atau tiba-tiba selip lidah, atau katakanlah alpa, kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang," jelasnya.
Belakangan, publik dihebohkan oleh video yang diunggah Amien Rais di kanal YouTube-nya yang mengaitkan kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menkomdigi Meutya Hafid juga memberikan tanggapan, menyebut video tersebut sebagai pembunuhan karakter dan fitnah.
"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," ungkap Meutya dalam postingan Instagram @kemkomdigi, pada Sabtu (2/5).
Amien Rais kemudian merespons pernyataan Menkomdigi yang menyebut pernyataannya sebagai fitnah. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat diatur dalam undang-undang. "Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," ujar Amien saat ditemui usai acara Munas Partai Ummat di Sleman, dilansir detikJogja, pada Minggu (3/5).
Menurut Amien, Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat, meskipun bertentangan dengan penguasa atau kelompok lain. "Nah, kemudian, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa," jelasnya.
