Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap terjaga di tengah kenaikan imbal hasil (yield) SBN yang telah mencapai 7,64 persen. Dalam pernyataannya kepada wartawan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026, Suahasil menyatakan, “Pembiayaan kami jalankan sehingga kemudian bisa menciptakan APBN yang kredibel.”
Pembiayaan APBN yang Fleksibel
Suahasil menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas belanja negara, sehingga dapat merespons dinamika ekonomi yang terus berubah, termasuk tantangan dari perekonomian global. Ia menekankan bahwa saat ini, kondisi ekonomi dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, seperti fluktuasi harga komoditas dan kenaikan suku bunga di banyak negara.
“Jadi, APBN memang harus fleksibel dalam konteks seperti itu. Dia adalah alat untuk menyejahterakan, untuk menumbuhkan, untuk melindungi masyarakat. Namun, dia harus tetap dipercaya bahwa akan bisa bekerja dengan baik,” tuturnya.
Realisasi Pembiayaan Utang
Sebagai catatan, hingga 30 September 2026, pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun, yang merupakan 59,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Realisasi pembiayaan melalui SBN secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, berbeda dengan target pembiayaan pinjaman neto yang sebesar Rp32,7 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat, 9 Oktober, Suahasil menyatakan bahwa realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana, dengan mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi dan dinamika perekonomian global.
“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan kondisi pasar untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan. “Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
