UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan dukungan terhadap jurnalisme independen serta memastikan adanya arus informasi yang bebas di tengah menurunnya kebebasan pers di seluruh dunia. Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, dalam siaran pers yang dirilis oleh Kantor Regional UNESCO Jakarta, menyatakan pentingnya investasi dalam jurnalisme sebagai pilar perdamaian dan menekankan bahwa informasi yang bebas dan akurat sangat penting bagi publik.
UNESCO menegaskan bahwa kebijakan perdamaian, pemulihan, dan keamanan harus mencakup perlindungan terhadap integritas informasi serta media yang bebas dan independen, sejalan dengan aspek kemanusiaan, kelembagaan, dan ekonomi. Badan PBB ini juga menyoroti pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk memastikan media dapat terus beroperasi. Menurutnya, ruang redaksi di seluruh dunia sedang berjuang untuk bertahan secara finansial dan menghadapi ancaman eksistensial. Di tengah penyebaran disinformasi melalui media sosial dan kecerdasan buatan yang semakin meluas, jurnalisme menjadi garis pertahanan terakhir bagi masyarakat terhadap manipulasi dan perpecahan.
Laporan terbaru UNESCO mengenai tren global kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa sejak tahun 2012, kebebasan berekspresi secara global mengalami penurunan sebesar 10 persen. Penurunan ini mirip dengan yang terjadi pada periode krisis besar seperti Perang Dunia I, menjelang Perang Dunia II, dan selama Perang Dingin pada akhir 1970-an. Analisis yang dilakukan UNESCO berdasarkan data dari Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan bahwa praktik sensor diri di kalangan jurnalis meningkat sebesar 69 persen antara 2012 hingga akhir 2025, dengan bentuk sensor yang paling berdampak berasal dari dalam diri jurnalis sendiri akibat tekanan yang semakin meningkat.
Jurnalis dan media kini semakin sering menjadi target berbagai bentuk tekanan hukum, mulai dari gugatan pencemaran nama baik hingga regulasi yang membatasi kerja jurnalistik. Kekerasan terhadap jurnalis di ruang digital, terutama yang menargetkan jurnalis perempuan, juga mengalami peningkatan signifikan. Riset dari International Center for Journalists (ICFJ) untuk UN Women, bekerja sama dengan UNESCO, menunjukkan bahwa 75 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring, dan 42 persen di antaranya melaporkan bahwa serangan tersebut berlanjut menjadi ancaman atau kekerasan di dunia nyata, meningkat dua kali lipat dari 20 persen pada tahun 2020.
Meski menghadapi tantangan tersebut, terdapat kemajuan yang terlihat. Dari 194 negara yang diteliti dalam survei global UNESCO 2025, hampir setengahnya kini memiliki kerangka hukum yang mengakui media komunitas dan memberikan dukungan finansial yang mencerminkan komitmen yang semakin kuat terhadap pluralisme media. Selain itu, 139 negara anggota PBB telah mengadopsi jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses informasi.
Perkembangan alat digital dan kecerdasan buatan juga mendorong pertumbuhan jurnalisme investigasi lintas batas dan kolaborasi internasional. Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia tahun ini, Penghargaan UNESCO/Guillermo Cano untuk Kebebasan Pers diberikan kepada Sudanese Journalists Syndicate sebagai pengakuan atas keberanian jurnalis yang bekerja dalam kondisi konflik dan risiko tinggi.
