Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga bulan April 2026 menunjukkan penurunan yang signifikan. Kementerian Keuangan mencatat defisit mencapai Rp 164,4 triliun, yang setara dengan 0,64 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih baik dibandingkan dengan posisi pada Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB. Meskipun demikian, defisit ini masih lebih rendah dibandingkan dengan April tahun lalu yang mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun atau 0,02 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa perbaikan ini mulai terlihat seiring dengan peningkatan penerimaan negara dalam beberapa bulan terakhir. “Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).
Penerimaan Negara Meningkat
Pendapatan negara hingga April 2026 tercatat mencapai Rp 918,4 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 13,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun, meningkat 34,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan bahwa APBN masih bersifat ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun defisit tetap terjaga. “Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp 28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” jelasnya.
Optimisme Terhadap Tren Penerimaan
Penerimaan negara terutama didorong oleh sektor perpajakan. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp 746,9 triliun, tumbuh 13,7 persen. Dari total tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp 646,3 triliun, meningkat 16,1 persen. Kinerja ini berbanding terbalik dengan April tahun lalu ketika pertumbuhan pajak mengalami kontraksi sebesar 10,8 persen. Pemerintah optimis bahwa tren penerimaan akan terus menguat hingga akhir tahun.
Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,6 persen menjadi Rp 171,3 triliun, didorong oleh penerimaan dari sumber daya alam serta layanan kementerian dan lembaga. “Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” tambah Purbaya.
Purbaya juga menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah. Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 826 triliun, tumbuh 51,1 persen, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 256,8 triliun. Ia menegaskan bahwa surplus keseimbangan primer bukan berarti pemerintah menahan pengeluaran negara. “Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kontribusi APBN terhadap total aktivitas ekonomi nasional masih di bawah 10 persen, sementara lebih dari 90 persen pergerakan ekonomi berasal dari sektor swasta dan konsumsi masyarakat.
