Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, menilai bahwa penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia menunjukkan adanya kemunduran dalam sektor industri di tanah air. Ia mengungkapkan bahwa industri Indonesia telah lama menghadapi masalah mendasar dan kini telah memasuki "zona bahaya" setelah PMI manufaktur tercatat di bawah level 50.
"Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah pada level indeks di bawah 50," ungkap Didik.
Data PMI Manufaktur Indonesia
Data dari S&P Global menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di angka 46,9 pada bulan Juni 2026. Angka di bawah 50 menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur mengalami kontraksi atau perlambatan. Didik menekankan bahwa kondisi ini mencerminkan bahwa sektor industri belum memiliki pijakan kebijakan yang kuat. Selama ini, industri manufaktur berperan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Sektor industri Indonesia sudah lama terombang-ambing tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi," jelasnya.
Dampak Tekanan terhadap Sektor Industri
Didik menambahkan bahwa tekanan yang dihadapi sektor industri tidak hanya disebabkan oleh dinamika geopolitik global, tetapi juga oleh masalah domestik. Pelaku usaha masih harus menghadapi tingginya biaya produksi, birokrasi yang rumit, serta kurangnya insentif untuk mendorong investasi di sektor manufaktur. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya kepastian kebijakan dari pemerintah, pelaku usaha akan kesulitan untuk melakukan ekspansi.
Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat juga berhubungan erat dengan lesunya sektor industri. Ketika industri tidak berkembang, kesempatan kerja yang produktif juga berkurang, yang pada gilirannya menekan konsumsi rumah tangga. "Kondisi ini seperti lingkaran setan. Industri melemah, lapangan kerja berkurang, daya beli turun, dan akhirnya permintaan terhadap produk industri juga ikut melemah," katanya.
Didik juga menggarisbawahi keberhasilan Vietnam yang pada bulan Juli 2026 resmi menjadi negara berpendapatan menengah atas. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi Vietnam dalam membangun sektor industri selama lebih dari dua dekade. "Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri, yang dikembangkan dua sampai tiga dekade terakhir ini," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa Vietnam menerapkan kebijakan yang ramah investasi dengan mengarahkan penanaman modal asing ke sektor-sektor produktif yang berorientasi ekspor. Pada saat yang sama, pemerintah Vietnam juga mendorong transfer teknologi dan pengembangan inovasi sehingga industri domestik mampu naik kelas. Menurutnya, strategi ini berbeda dengan Indonesia yang masih banyak menarik investasi pada sektor-sektor dengan nilai tambah yang relatif rendah.
Didik mengingatkan bahwa Indonesia perlu segera melakukan perbaikan kebijakan industri agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. "Kita sekarang kalah dengan 'anak bawang' (Vietnam) yang tahun 1970-an rakyatnya masih keleleran mengungsi di Pulau Galang dan Rempang. Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN," tegas Didik.
