Jakarta, CNN Indonesia -- Ahmad Ali, yang menjabat sebagai Ketua Harian DPP PSI, mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Saya pastikan seperti itu, masuk PSI ya, jabatannya apa, bukan urusan saya," ungkap Ahmad Ali dalam podcast What the Fact Politics di CNN Indonesia pada hari Jumat, 19 Juni.
Fokus pada Penguatan Struktur Partai
Ahmad Ali menjelaskan bahwa saat ini PSI sedang berusaha untuk membangun struktur partai yang lebih solid. Ia mengaku menjadi salah satu orang yang ditugaskan untuk memperbaiki struktur tersebut. Selain itu, Ali juga menyebutkan bahwa Jokowi berencana untuk melakukan perjalanan keliling Indonesia.
Kunjungan Jokowi ke Berbagai Provinsi
Ali mengungkapkan rasa herannya terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan keputusan Jokowi untuk bergabung dengan PSI. Menurutnya, langkah tersebut adalah hal yang wajar, terutama bagi Jokowi yang telah menjabat sebagai presiden selama dua periode. "Itu adalah wujud terima kasih dia selesai menjabat, sepatutnya dia kemudian mendatangi semua wilayah untuk berterima kasih," ujar Ali.
Jokowi direncanakan akan memulai kunjungannya dengan tiga lokasi, yaitu Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menambahkan bahwa ketiga provinsi tersebut hanyalah permulaan dari rangkaian kunjungan yang akan dilakukan oleh Jokowi pada bulan Juni ini. "Karena tidak mungkin sekali kunjung itu 38 Provinsi. Maka nanti secara bertahap diawali dengan 3 provinsi ini dilanjutkan dengan yang lainnya," jelasnya dalam program Inside Politics di CNN Indonesia pada Selasa, 2 Juni.
Bestari juga menyatakan bahwa dalam setiap kunjungan, Jokowi akan mengunjungi banyak kota, dan agenda tersebut tidak hanya terbatas untuk menemui kader PSI. Ia menambahkan bahwa Jokowi akan bertemu dengan kelompok relawan, pendukungnya, serta tokoh masyarakat setempat yang telah mengundangnya. Meskipun demikian, Bestari menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kampanye politik, melainkan murni untuk memenuhi undangan dari masyarakat.
