Jakarta - Sidang lanjutan gugatan mengenai anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 15 Juni 2026. Dalam sidang ini, guru dan orang tua murid penerima MBG berbagi pengalaman serta masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan program tersebut.
Sidang yang berkaitan dengan perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026 ini dihadiri oleh Iman Zanatul Haeri, seorang guru sejarah di Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj (SAS) dan juga Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), serta Rika Iffati Farihah, seorang ibu murid yang anaknya menerima MBG.
Dampak Negatif Program MBG bagi Guru
Iman memaparkan dampak yang dirasakan oleh para guru setelah pelaksanaan program MBG. Ia menyatakan bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru honorer dan guru P3K yang dianggap sudah sejahtera setelah adanya program tersebut. "Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG," ungkap Iman.
Iman juga melakukan survei terhadap 239 guru, dan hasilnya menunjukkan bahwa 92 guru merasa beban kerja mereka meningkat dan waktu belajar berkurang setelah program MBG diterapkan. Ia menjelaskan bahwa keluhan lain yang muncul antara lain penghasilan yang tidak mencukupi, keterlambatan gaji, berkurangnya fasilitas pendidikan, serta tidak adanya kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. "Jadi dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dinyatakan oleh teman-teman guru, ketidakpastian karier guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologis. Apa yang dikatakan oleh guru? 'Saya ragu melanjutkan karier sebagai guru'. Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi 11 lah," jelasnya.
Ia juga menyoroti masalah jam tambahan mengajar yang tidak dibayarkan untuk guru SMA P3K paruh waktu, serta tugas wali kelas yang tidak mendapatkan honor. Iman menambahkan bahwa banyak guru P3K yang membandingkan honor mereka dengan pendapatan pegawai SPPG. "Ada banyak lagi guru SD di Banyuwangi, Jawa Timur, P3K paruh waktu mengatakan begini, ini harus saya sampaikan karena ini kesaksian bukan kata-kata saya, 'Saya sebagai guru yang sekarang baru diangkat P3K paruh waktu sungguh sangat resah akan keberlanjutan status saya. Apalagi jumlah gaji yang diterima saya sebagai P3K paruh waktu sangatlah rendah. Akhirnya mau tidak mau saya membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh petugas SPPG," tuturnya.
Mayoritas responden survei menyatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak negatif terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Beberapa responden juga mengkritik kualitas menu MBG yang menyebabkan banyak makanan tidak dimakan oleh siswa. "Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah, yang ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, sering kali berlangsung pada saat jam pelajaran," tambahnya.
Keluhan Orang Tua Murid Terkait MBG
Rika, ibu dari dua anak yang menerima MBG di Sleman, mengungkapkan bahwa ia diminta untuk tidak mengeluh di media sosial mengenai program ini. Ia merasa tidak dilibatkan dalam proses keputusan yang diambil oleh sekolah terkait penerimaan MBG. "Sekolah ini menerima MBG bahkan tanpa konsultasi dengan kami sebagai wali murid ya. Jadi tahu-tahu saja ada pemberitahuan bahwa sekolah akan menerima MBG. Kami tidak dimintai persetujuan," ujarnya.
Rika juga mengeluhkan bahwa setelah MBG berjalan, banyak berita negatif muncul, seperti kasus keracunan. Pihak sekolah meminta agar keluhan disampaikan melalui mereka dan bukan di media sosial. Ia mempertanyakan relevansi MBG di berbagai daerah dengan kondisi ekonomi yang berbeda. "Jadi itu agak aneh karena anaknya tidak sekolah tapi kami harus datang ke sekolah untuk mengambil MBG. Ini kan merepotkan ya apalagi misalnya yang memang sedang liburan ke luar kota," tuturnya.
Rika menyoroti bahwa menu MBG sering kali tidak sesuai dengan selera anak-anak, sehingga banyak yang tidak memakannya, yang pada akhirnya menyebabkan masalah limbah. Ia juga mengkritik kualitas makanan yang dianggap tidak sehat dan banyaknya kemasan plastik yang digunakan. Rika berpendapat bahwa anggaran besar untuk MBG seharusnya lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menambah buku perpustakaan, serta memperbaiki ruang kelas. "Jadi kami merasa tidak diuntungkan oleh MBG. MBG tidak berpengaruh positif pada para penerimanya termasuk anak-anak kami. Malah cenderung negatif karena mereka akhirnya ketakutan keracunan," tuturnya.
Dengan berbagai keluhan yang disampaikan, baik oleh guru maupun orang tua murid, sidang ini menjadi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia.
