Jakarta, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali mengenang peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli 1996, yang dikenal dengan sebutan Kudatuli. Kenangan tersebut diungkapkan saat ia menghadiri pameran yang memperingati 30 tahun peristiwa itu di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7).
Refleksi Mengenai Kudatuli
Dalam pidatonya, Megawati menyatakan, "Saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti? Meskipun dalam batin saya mengerti," setelah melihat sejumlah foto dokumentasi yang dipamerkan. Ia menjelaskan bahwa kantor PDIP, yang sebelumnya dikenal sebagai PDI, di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, merupakan kantor resmi yang diberikan oleh negara, bersebelahan dengan kantor PPP. "Tempatnya saja sah. Itu diberikan oleh negara, bersebelahan dengan PPP. Jadi saya tuh suka heran, kenapa kok diserang ya?" ujarnya.
Megawati juga mengungkapkan rasa herannya karena penyerangan tersebut melibatkan aparat negara. "Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita. Saya suka marah-marah loh," tambahnya. Dia menganggap Kudatuli sebagai simbol ketidakadilan, mengingat bahwa partainya adalah partai yang sah dan menang dalam pemilu.
Kedalaman Emosi dan Kenangan
Dia menegaskan, "Lah tempatnya aja sah. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang lalu kok saya dibeginikan?" Megawati menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang provokator, melainkan seseorang yang memiliki harga diri. Ia mengakui sering merasakan kesedihan saat mengenang peristiwa tersebut. "Saya sedih loh. Tapi saya enggak menangis. Karena buat saya menangis tuh cengeng. Tapi di dalam hati saya, saya perih sekali," ujarnya.
Kudatuli hingga saat ini dikenang sebagai bagian dari sejarah kelam di akhir masa kepemimpinan Presiden kedua RI, Soeharto. Peristiwa ini dipicu oleh adanya dualisme kepemimpinan PDI antara Megawati dan Soerjadi, yang merupakan proksi pemerintah. Ketidakpuasan Soeharto terhadap popularitas Megawati mendorong diadakannya kongres tandingan di Medan pada Juni 1996, di mana Soerjadi ditetapkan sebagai ketua umum.
Namun, Megawati yang merupakan ketua umum yang sah menolak kongres tersebut dan mempertahankan keberadaan kantor partai. Kudatuli terjadi sebulan setelah kongres, ketika Soerjadi mengerahkan massa pendukungnya, dengan bantuan pemerintah dan aparat militer, untuk merebut kantor partai. Menurut temuan Komnas HAM, kerusuhan tersebut mengakibatkan lima orang meninggal, 149 orang terluka, 23 orang hilang, dan 136 orang ditahan.
