Ketua Badan Anggaran DPR RI, M H Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, Indonesia harus memanfaatkan momen ini dengan baik agar tidak terjebak dalam kondisi masyarakat yang menua tanpa peningkatan dalam pendidikan dan kesejahteraan.
“Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah,” tegas Said Abdullah dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027, yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026).
Apresiasi Terhadap Langkah Pemerintah
Dalam rapat tersebut, Said memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 di sidang paripurna DPR RI. Menurutnya, hal ini menciptakan tradisi baru yang positif dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen.
Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027, yang mencakup pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar antara Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) 6,5 hingga 7,3 persen, serta harga minyak Indonesia (ICP) yang diperkirakan antara 70 hingga 95 dolar AS per barel. Selain itu, lifting minyak ditargetkan antara 602 hingga 615 ribu barel per hari, dan lifting gas antara 934 hingga 977 ribu barel setara minyak.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Said menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. “Dalam menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif. Nalar kebijakan fiskal harus merangkum satu orkestrasi kebijakan antara target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang sama-sama akseleratif,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi perekonomian nasional saat ini, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, dan tren penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
