Jakarta, CNN Indonesia -- Adian Napitupulu, seorang politikus dari PDIP, menyampaikan kritik terhadap mekanisme program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mempertanyakan alasan di balik pengeluaran besar untuk SPPG dan mengusulkan agar kantin-kantin di sekolah diberdayakan untuk program tersebut.
"Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? karyakan saja kantin-kantin sekolah itu," ujar Adian dalam acara Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (17/6) malam.
Pemberdayaan Kantin Sekolah
Adian, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa jika kantin sekolah dilibatkan dalam pengelolaan MBG, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan para pedagang kantin. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan konsep awal, sekitar 400 ribu sekolah direncanakan akan menerima MBG. Dengan asumsi setiap sekolah memiliki antara tiga hingga delapan kantin, maka akan ada sekitar 1,2 juta kantin yang akan terpengaruh.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan ini juga dapat mengurangi biaya pembangunan SPPG yang menurutnya cukup mahal. "Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih enggak mereka saja yang masak? Enggak butuh bangun bangunan besar berharga miliar-miliar," tambahnya.
Menekan Angka Keracunan
Dalam kesempatan yang sama, Adian juga menyoroti masalah keracunan yang dialami oleh penerima manfaat MBG. Ia berpendapat bahwa jika pengelolaan MBG diserahkan kepada kantin di sekolah, hal ini bisa membantu menurunkan angka keracunan. "Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus," ucapnya.
Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, data dari BGN menunjukkan bahwa sudah ada lebih dari 27 ribu dapur SPPG yang beroperasi di Indonesia. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa jumlah dapur SPPG saat ini mencapai 27.820.
Setelah terjadinya kasus korupsi di tubuh BGN sebelumnya, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki program. Beberapa poin evaluasi tersebut mencakup pelibatan kantin sekolah dan penyesuaian jumlah siswa yang menerima MBG. Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk efisiensi anggaran dan memperluas jangkauan program MBG tanpa perlu membangun dapur baru di setiap lokasi.
Dia menambahkan bahwa penggunaan kantin sekolah dapat diterapkan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia. "Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," jelas Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan bahwa pelaksanaan MBG akan disesuaikan, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah, namun tetap di bawah koordinasi dan supervisi BGN. "Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan," kata Mu'ti saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6).
Dia juga menambahkan bahwa data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga pemerintah memiliki informasi lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meskipun program akan tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan bantuan.
