Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi X DPR telah memastikan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2027 masih akan mengambil sebagian dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, yang merujuk pada informasi sebelumnya dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arum Sari.
"Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN," ungkap Lalu di kompleks parlemen pada hari Kamis, 18 Juni.
Pentingnya Evaluasi Program MBG
Meskipun demikian, Lalu menilai bahwa program MBG perlu dilanjutkan, dengan catatan perlunya evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaannya. Dia juga menyarankan agar program ini mulai diprioritaskan di daerah-daerah yang tertinggal.
Di sisi lain, penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG diharapkan tidak akan mengurangi kualitas layanan pendidikan secara nasional. "Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut," tambahnya.
Pengawasan Anggaran MBG
Lalu menyambut positif rencana BGN untuk melakukan efisiensi dalam anggaran MBG. Namun, dia mengaku belum mengetahui secara jelas berapa besar anggaran yang akan ditetapkan untuk MBG di tahun 2027.
Komisi X akan terus mengawasi proses pembahasan anggaran ini, mengingat sebagian dari anggaran MBG diambil dari alokasi dana pendidikan. "Kami di Komisi X akan mengawal, karena diambil dari anggaran pendidikan ya tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arum Sari, juga telah mengonfirmasi bahwa anggaran untuk MBG masih akan bersumber dari pendidikan dan kesehatan. Meskipun angka pastinya belum diketahui, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun, yang akan terus dievaluasi. Menurut Arum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angkanya akan berkisar di Rp268 triliun.
"Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya," jelas Arum usai rapat di Komisi IX DPR pada hari Senin, 15 Juni.
