Fakta Politik

PDIP Tanggapi Sindiran Golkar Terkait Kekuasaan

DPP PDIP memberikan respon terhadap sindiran Partai Golkar mengenai posisi politik mereka sebagai partai penyeimbang di luar kabinet. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menegaskan bahwa partainya ti...

N
Narayana Putra
20 June 2026
1 pembaca
Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyarankan agar Golkar tak ikut campur urusan internal partainya. (Foto: CNN Indonesia/Farid)
Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyarankan agar Golkar tak ikut campur urusan internal partainya. (Foto: CNN Indonesia/Farid)

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memberikan tanggapan atas sindiran dari Partai Golkar yang mempertanyakan posisi politik mereka sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Deddy Yevry Sitorus, selaku Ketua DPP PDIP, menyarankan Golkar untuk tidak mencampuri urusan internal partai lain dan tidak mempermasalahkan sikap politik PDIP.

Deddy menegaskan bahwa PDIP berbeda dengan Golkar yang, baik dalam keadaan menang atau kalah, tetap ingin berkuasa. Ia menambahkan, "PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," ujarnya dalam keterangannya pada Sabtu (20/6).

Posisi PDIP dalam Kekuasaan

Anggota Komisi DPR yang membidangi politik dan pemerintahan ini mengakui bahwa berada dalam kekuasaan memang memberikan keuntungan. Namun, Deddy mengungkapkan kebingungannya terhadap pihak-pihak yang mengkritik PDIP karena memilih untuk berada di luar pemerintahan. Ia menekankan bahwa PDIP menghormati keputusan setiap partai yang bergabung dalam pemerintahan dan berharap Golkar juga menunjukkan sikap serupa terhadap partai yang berada di luar.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," tambahnya.

Sikap Politik dan Fungsi Parlemen

Deddy menegaskan bahwa sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang tercermin dalam fungsi check and balances. Ia berpendapat bahwa dengan mayoritas kursi di parlemen dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah, sulit untuk membayangkan mereka tetap bersikap kritis.

Dalam pandangannya, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan situasi politik pada era Orde Baru. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tanyanya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga mempertanyakan posisi politik PDIP sebagai partai penyeimbang. Ia mengaku menghormati sikap politik PDIP, namun tidak memahami sepenuhnya maksud dari posisi tersebut. "Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.

Artikel Terkait